Lubuk Sikaping – Pemerintah Kabupaten Pasaman menegaskan evaluasi satu tahun Program Unggulan Pasaman Bangkit dilakukan bukan untuk menambah seremoni, melainkan memastikan pembangunan daerah benar-benar memberi hasil nyata bagi masyarakat. Penegasan itu disampaikan dalam konferensi pers pelaksanaan program unggulan satu tahun kepemimpinan bupati dan wakil bupati Pasaman di Ruang Balerong Pusako Anak Nagari, Rumah Dinas Bupati Pasaman, Senin (25/5/2026).
Bupati Pasaman Welly Suhery mengatakan seluruh program prioritas harus dijalankan dengan kerja nyata dan ukuran yang jelas. Menurut dia, pembangunan tidak boleh berhenti pada laporan administrasi semata.
“Pasaman Bangkit bukan sekadar jargon. Kita ingin setiap rupiah anggaran benar-benar melahirkan perubahan. Harus ada ukuran yang jelas, capaian nyata, dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujar Welly di hadapan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Didampingi Wakil Bupati Pasaman H. Parulian, Welly menegaskan pemerintah daerah tidak boleh terjebak dalam rutinitas birokrasi tahunan. Ia meminta setiap kebijakan dan program pembangunan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Sejumlah program unggulan disebut telah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Di antaranya layanan berobat dan ambulans gratis, bantuan pendidikan, serta seragam sekolah gratis. Pada sektor sosial dan ekonomi, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan pemutakhiran data Program Keluarga Harapan (PKH) juga terus berjalan.
Di sektor pertanian, Pemkab Pasaman mempercepat program bajak gratis dan pengawalan kuota pupuk untuk menjaga ketahanan pangan daerah. Welly menilai langkah itu penting karena pertanian menjadi penopang utama ekonomi masyarakat Pasaman.
Program penciptaan 1.000 lapangan kerja dan Pusat Kreativitas Anak Nagari juga didorong untuk menjawab persoalan pengangguran sekaligus meningkatkan produktivitas generasi muda.
Selain itu, Gerakan Nagari Bangkit dan Nagari Tangguh Bencana menunjukkan pembangunan tak hanya berfokus pada infrastruktur. Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat karakter, solidaritas sosial, dan kesiapsiagaan masyarakat.
Bagi pasangan Welly-Parulian, evaluasi tahunan ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban moral pemerintah kepada publik. Karena itu, seluruh capaian dibuka kepada media dan disampaikan melalui saluran resmi pemerintah daerah agar masyarakat bisa memantau perkembangan pembangunan.
Pendekatan tersebut sekaligus menjadi alat ukur efektivitas Program Unggulan Pasaman Bangkit dengan indikator yang lebih terukur dan menyeluruh. Pemerintah daerah juga mendorong seluruh OPD agar bekerja lebih responsif, produktif, tangguh, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Fokus pembangunan diarahkan pada hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, hingga kualitas pelayanan publik.
Sejak diluncurkan pada 30 Mei 2025, Pasaman Bangkit mulai menunjukkan hasil positif. Pemkab Pasaman menilai arah pembangunan saat ini sudah berada di jalur yang tepat.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman, Nita Andriani, menyebut indikator makro daerah menunjukkan tren menggembirakan selama satu tahun terakhir. Ia menilai capaian itu memberi optimisme bagi masyarakat.
“Kami melihat capaian pembangunan Kabupaten Pasaman selama satu tahun terakhir menunjukkan arah yang positif dan memberikan optimisme bagi masyarakat,” kata Nita.
Ia menjelaskan, angka kemiskinan turun menjadi 6,02 persen, ketimpangan ekonomi mengecil dengan Koefisien Gini 0,207, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 70,61 menjadi 71,57. Menurut dia, capaian itu menandakan program pemerintah daerah berada di jalur yang tepat.
Nita juga mengapresiasi komitmen Pemkab Pasaman yang menjadikan data sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan. BPS, kata dia, siap mendukung melalui penyediaan data statistik yang akurat dan pembinaan statistik sektoral.
“Pembangunan yang berkualitas tentu harus didukung oleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia berharap sinergi BPS dengan seluruh OPD semakin kuat, terutama dalam memperbaiki tata kelola data sektoral. Dengan Sistem Satu Data Indonesia (SDI) yang lebih baik, proses perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi pembangunan diyakini akan semakin tepat sasaran.
BPS juga mendorong agar capaian positif tersebut terus diperkuat melalui pengembangan sektor unggulan daerah, pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi dan lapangan kerja, serta pengembangan potensi lokal. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat.
Berdasarkan data BPS 2026, kemiskinan di Pasaman turun menjadi 6,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan itu mencerminkan meningkatnya taraf hidup masyarakat di tengah tantangan ekonomi daerah.
Ketimpangan ekonomi juga membaik. Nilai Koefisien Gini Kabupaten Pasaman pada akhir 2025 berada di angka 0,207, yang menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat semakin merata.
Pada sektor pembangunan manusia, IPM Pasaman meningkat dari 70,61 menjadi 71,57 dan kini masuk kategori tinggi. Peningkatan itu ditopang perbaikan kualitas kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat.
Prevalensi stunting juga menurun. Sementara itu, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik naik menjadi 87 dari sebelumnya 83 dengan predikat baik melalui aplikasi SIKAMEK.
Welly menyebut sejumlah capaian itu merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintahan dan dukungan masyarakat. “Penurunan kemiskinan, kenaikan IPM, dan turunnya stunting menunjukkan arah kebijakan sudah berada di jalur yang tepat,” ujarnya.
Pemkab Pasaman juga mencatat 10 program unggulan bupati dan wakil bupati telah terlaksana 100 persen dengan realisasi anggaran mencapai Rp258 miliar hingga 30 April 2026.
Ke depan, Welly menegaskan program unggulan tidak boleh berhenti di atas kertas atau berubah menjadi kegiatan seremonial belaka. Setiap program harus memiliki ukuran capaian yang jelas, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Ia meminta seluruh OPD bekerja nyata dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Evaluasi program, kata dia, akan dilihat dari dampak konkret di lapangan, bukan sekadar pelaksanaan administratif.
Untuk program penciptaan 1.000 lapangan kerja, pemerintah daerah akan mengukur capaian secara berkala melalui indikator ketenagakerjaan, seperti angka kebekerjaan, penempatan tenaga kerja, dan penurunan pengangguran terbuka.
Di sektor pendidikan, evaluasi difokuskan pada peningkatan Indeks Partisipasi Sekolah (IPS) dan efektivitas program yang berjalan. IPM juga tetap menjadi tolok ukur utama pembangunan kesejahteraan masyarakat dari sisi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Seluruh indikator itu akan diukur berdasarkan target pembangunan daerah. Evaluasi serupa juga diterapkan pada sektor ekonomi dan pembangunan lainnya melalui indikator seperti rasio gini, pertumbuhan ekonomi, dan ukuran berbasis data lain.
Secara keseluruhan, capaian pembangunan Pasaman ke depan akan dievaluasi melalui indikator makro yang mencakup kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, partisipasi pendidikan, IPM, kesetaraan gender, hingga sektor pertanian seperti produksi, luas panen, dan produktivitas padi.
Welly juga mengingatkan agar seluruh OPD tidak lagi menyusun program secara rutin tanpa inovasi atau sekadar menyalin program tahun sebelumnya. Ia meminta setiap perangkat daerah menyusun target dan capaian secara sistematis berbasis indikator terukur.
“Data dan angka capaian tidak pernah berdusta. Jika seluruh kepala OPD bekerja serius, maka setiap tahun akan terlihat peningkatan pembangunan yang signifikan. Sebaliknya, apabila tidak ada kerja nyata, capaian akan stagnan dan target pembangunan sulit diwujudkan,” kata Welly.
Meski mencatat kemajuan, pemerintah daerah mengakui tantangan pembangunan masih besar. Pengawasan pupuk, hambatan di sektor pertanian, dan percepatan pemulihan pascabencana menjadi fokus utama pada 2026.
Menurut Welly, pengawasan pupuk membutuhkan sistem yang lebih efektif, terpadu, dan kolaboratif. Sementara itu, pemulihan pascabencana dinilai penting agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali normal secepat mungkin.
Di tengah menurunnya Transfer ke Daerah (TKD), Pasaman juga menghadapi tekanan fiskal. Namun pemerintah daerah memastikan kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas.
“Kita akan melakukan efisiensi terhadap belanja non-prioritas serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar program-program strategis tetap dapat berjalan,” tegasnya.
Pemkab Pasaman berkomitmen mempercepat pelayanan publik, memperkuat digitalisasi layanan pemerintahan, dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah demi menjaga keberlanjutan pembangunan.
Momentum satu tahun Pasaman Bangkit pun menjadi refleksi bahwa pembangunan sejati tidak diukur dari banyaknya seremoni, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kepemimpinan Welly Suhery dan H. Parulian, Pasaman diarahkan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih terukur, responsif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
