Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda meminta pemerintah dan lembaga terkait mempercepat penguatan sistem kebencanaan, setelah menyoroti masih adanya persoalan pada BMKG dan keterbatasan alat komunikasi darurat di daerah rawan bencana.
Sorotan itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BMKG dan BNPP/Basarnas, Selasa (19/5), di Jakarta, dalam agenda evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026. Zigo menilai sejumlah hambatan masih membuat upaya mitigasi bencana belum berjalan optimal.
Ia mengungkapkan masih ada sembilan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 yang belum diselesaikan BMKG. Karena itu, ia meminta lembaga tersebut menjelaskan secara terbuka penyebab belum tuntasnya temuan itu.
“Masih terdapat sembilan temuan BPK tahun 2024 yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh BMKG. Kami meminta penjelasan konkret mengenai kendala dan persoalan yang menghambat penyelesaiannya,” ujar Zigo.
Selain persoalan administrasi, Zigo juga menyoroti banyaknya alat early warning system atau sistem peringatan dini gempa dan tsunami yang rusak di sejumlah wilayah. Ia menilai kondisi itu membahayakan, terutama bagi daerah yang memiliki risiko bencana tinggi.
Berdasarkan keterangan yang ia terima dari perwakilan BMKG di lapangan, sejumlah alat deteksi gempa dan tsunami disebut sudah tidak berfungsi secara optimal.
Perhatian Zigo juga tertuju pada Sumatera Barat yang dilintasi sejumlah patahan aktif, seperti Patahan Sumani, Sianok, dan Siulak. Ia menilai informasi soal potensi bahaya di wilayah itu belum tersampaikan maksimal kepada masyarakat.
“Hal yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi di Sumatera Barat. Wilayah ini dilintasi Patahan Sumani, Sianok hingga Siulak, namun hal tersebut belum pernah sekalipun disosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat,” kata politisi Partai Golkar asal Sumatera Barat itu.
Di sisi lain, Zigo turut menyuarakan aspirasi warga Kepulauan Mentawai dan daerah lain yang mengalami keterbatasan sinyal. Ia meminta BNPP/Basarnas memperhatikan kebutuhan alat komunikasi darurat untuk mendukung penanganan bencana.
Menurut dia, perangkat komunikasi menjadi kebutuhan penting bagi wilayah blank spot agar warga tetap bisa berkoordinasi saat kondisi darurat, termasuk ketika bencana terjadi.
“Kami menyampaikan aspirasi masyarakat Mentawai dan daerah yang mengalami kesulitan sinyal agar ada pengadaan alat komunikasi yang dapat digunakan dalam kondisi darurat,” tutupnya.
