Jakarta – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, membawa sejumlah usulan strategis pengembangan sektor kelautan dan perikanan daerah itu dalam pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumbar mempercepat pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dalam pertemuan itu, Mahyeldi menegaskan pentingnya mengelola potensi kelautan Sumbar secara maksimal, namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Ia mengatakan pendekatan ekonomi biru yang diusung sejalan dengan agenda nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan menaikkan taraf hidup nelayan serta pembudidaya ikan.
“Kami berkomitmen mengelola kekayaan laut Sumbar secara berkelanjutan. Tujuannya jelas: memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan,” kata Mahyeldi.
Pemprov Sumbar mengajukan empat program prioritas kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program pertama adalah pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih untuk memperkuat ekosistem ekonomi pesisir dari hulu hingga hilir.
Program kedua, integrasi budidaya perikanan air tawar sistem bioflok dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mahyeldi menilai langkah ini dapat menjamin ketersediaan pasokan ikan sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
Usulan ketiga adalah pengembangan UPTD BPBALP Sungai Nipah dan Taluak Buo sebagai pusat produksi hatchery udang vaname untuk wilayah barat Sumatera. Rencana ini disebut telah memperoleh dukungan dari KKP melalui kolaborasi dengan UPTD BPIU2K Karangasem.
Adapun program keempat ialah optimalisasi tujuh kawasan konservasi perairan menjadi destinasi wisata bahari yang ramah lingkungan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Syefdinon, yang mendampingi gubernur, mengatakan Menteri KKP menyambut baik seluruh usulan tersebut.
Menurut dia, Sakti Wahyu Trenggono menilai Kampung Nelayan Merah Putih sebagai inisiatif strategis nasional yang dapat mengintegrasikan ekosistem ekonomi kelautan.
“Pak Menteri menekankan bahwa program ini akan mendongkrak produksi perikanan tangkap. Ke depan, hasilnya tidak hanya untuk konsumsi lokal, tetapi juga diproyeksikan untuk pasar ekspor melalui Pelabuhan Samudra Bungus,” ujar Syefdinon.
Ia menambahkan, Menteri KKP juga meminta agar budidaya bioflok segera dijalankan untuk usulan yang telah memenuhi syarat teknis.
Selain itu, KKP mendorong penguatan sektor hulu melalui penyediaan induk ikan unggul dan pembangunan pabrik pakan untuk menekan biaya produksi.
Menteri juga meminta pembangunan sektor kelautan di Sumbar dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan lintas OPD, akademisi, dan para pemangku kepentingan terkait.
Dalam kunjungan tersebut, Mahyeldi didampingi Kepala Bappeda Sumbar Zefnihan dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Syefdinon.
Pemerintah provinsi berharap sinergi ini menjadi langkah nyata untuk memajukan sektor kelautan Sumbar agar lebih berdaya saing.
