Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih aktif menyiapkan dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) dan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Langkah ini dinilai menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang masih dihadapi daerah.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menegaskan pemerintah daerah tak bisa lagi hanya menunggu program dari pusat. Ia meminta jajaran OPD segera bergerak menyiapkan konsep, skema dukungan lintas sektor, dan proposal yang matang agar Sumbar lebih berpeluang masuk dalam prioritas pelaksanaan program nasional.
“Pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi yang erat, kolaborasi multipihak, serta gerak bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kita harus lebih proaktif,” kata Vasko.
Arahan itu disampaikan Vasko saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala OPD di Kantor Bappeda Sumbar, Rabu (13/5/2026).
Menurut dia, keterlibatan daerah dalam mendukung PSN dan PKPN merupakan salah satu jalan strategis untuk mempercepat pembangunan. Apalagi, kata dia, kemampuan APBD saat ini terbatas, sementara kebutuhan pembangunan di berbagai sektor masih tinggi.
Vasko juga menyebut paradigma pembangunan kini berubah. Daerah yang paling siap, menurut dia, akan lebih diprioritaskan ketimbang daerah yang hanya mengajukan kebutuhan tanpa menunjukkan kesiapan.
“Kalau kita ingin lebih banyak program pusat masuk ke Sumbar, maka kesiapan daerah harus ditunjukkan sejak awal, mulai dari konsep, skema rancangan dukungan lintas sektor, hingga usulan proposal yang terukur,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Bappeda Sumbar Zefnihan mengatakan Pemprov Sumbar segera membentuk kelompok kerja khusus guna mempercepat dukungan terhadap program strategis nasional di daerah.
Ia menjelaskan, setiap program nantinya akan memiliki OPD pengampu utama yang didukung OPD lintas sektor. Skema itu tidak hanya melibatkan pemerintah provinsi, tetapi juga kabupaten dan kota.
“Ini bukan gerakan parsial, tetapi gerakan kolektif dan kolaboratif antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung program strategis nasional,” kata Zefnihan.
Sesuai arahan wagub, lanjut dia, rancangan skema kerja dan bentuk dukungan ditargetkan selesai pada akhir Mei 2026. Setelah itu, Pemprov Sumbar akan menyusunnya menjadi proposal usulan untuk diajukan ke pemerintah pusat melalui Kemendagri dan Bappenas, agar peluang Sumbar memperoleh program nasional pada 2027 semakin besar.
“Target kita jelas, Mei ini seluruh proposal usulan sudah masuk ke pusat sehingga pada 2027 nanti semakin banyak program nasional yang bisa dibawa ke Sumbar,” ujarnya.
Dukungan yang disiapkan Pemprov Sumbar tidak hanya menyasar program fisik, tetapi juga program nonfisik. Karena itu, seluruh OPD diminta segera mematangkan pemetaan kebutuhan sesuai bidang tugas masing-masing untuk kemudian diintegrasikan dalam proposal pengajuan ke pemerintah pusat.
