Padang – Komisi IV DPRD Sumatera Barat mendesak pemerintah pusat mempercepat realisasi perbaikan Ruas Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang dan Jembatan Anduriang di Kabupaten Padang Pariaman agar dapat dikerjakan pada tahun depan.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, mengatakan kedua proyek tersebut sudah masuk perhatian pemerintah pusat dan kini berada dalam tahap perencanaan teknis.
Ia menyampaikan hal itu usai rapat kerja dengan instansi teknis yang membahas penanganan infrastruktur pascabencana.
Rapat tersebut dihadiri perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS), Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
Doni mengatakan proses administrasi dan penganggaran perlu dipercepat agar pengerjaan fisik tidak tertunda lebih lama.
“Khusus ruas jalan Pasar Baru-Alahan Panjang itu ditangani oleh pusat, termasuk Jembatan Anduriang di Padang Pariaman,” ujar Doni di Padang, Rabu (13/5/2026).
Dalam rapat tersebut, pihak balai teknis memaparkan perkembangan penanganan proyek. Saat ini, kata Doni, keduanya masih berada pada tahap perencanaan awal sebelum masuk ke proses eksekusi.
“Dari pihak balai tadi disampaikan masih tahap perencanaan. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dieksekusi,” katanya.
Doni menilai percepatan rehabilitasi infrastruktur pascabencana hanya bisa berjalan maksimal jika pemerintah daerah dan pemerintah pusat memperkuat koordinasi.
Ia meminta seluruh instansi teknis bergerak cepat menyiapkan administrasi dan dokumen pendukung agar proyek tidak mengalami penundaan.
Sebagian besar penanganan infrastruktur di Sumbar memang bergantung pada dukungan anggaran pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah tetap memegang peran penting dalam melengkapi dokumen teknis dan administrasi.
Salah satu syarat utama yang harus disiapkan adalah Detail Engineering Design (DED). Menurut Doni, kesiapan DED akan memudahkan pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran pengerjaan.
“Kalau DED sudah siap, nanti pemerintah pusat tinggal mengalokasikan anggaran pengerjaannya,” jelasnya.
Selain jalan dan jembatan, rehabilitasi pascabencana di Sumbar juga mencakup normalisasi sungai, perbaikan irigasi, hingga pemulihan lahan pertanian yang terdampak.
“Kita ingin koordinasi ini lebih optimal supaya rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan maksimal,” tutup Doni.
