Jakarta – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong pembangunan daerah di Sumbar ke depan tidak lagi hanya mengandalkan kemampuan keuangan daerah. Ia menilai, percepatan pembangunan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan diaspora Minangkabau di berbagai negara.
Pernyataan itu disampaikan Muhidi saat menjadi pembicara dalam Forum Silaturahmi Minangkabau Diaspora Network Global (MDNG) 2026, Sabtu (23/5/2026), di Auditorium Lantai 12 Universitas YARSI, Jakarta.
Muhidi mengatakan, potensi besar perantau Minang perlu disatukan dengan kekuatan ekonomi agar pembangunan Sumbar mampu bersaing secara global.
“Kita ingin pembangunan Sumatera Barat tidak mengandalkan APBD, tetapi diperkuat melalui kolaborasi dengan dunia usaha serta diaspora Minangkabau. Karena itu seluruh stakeholder harus mampu memanfaatkan peluang untuk optimalisasi pembangunan,” ujarnya.
Ia menilai, Sumbar memiliki banyak komoditas unggulan yang selama ini belum memberi nilai tambah maksimal bagi masyarakat. Gambir, kakao, kopi, kayu manis, sawit, hingga komoditas pertanian strategis lainnya, menurut dia, perlu didorong masuk ke industrialisasi modern.
“Kita ingin komoditas unggulan Sumatera Barat tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi berkembang menjadi industri bernilai tambah tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari,” katanya.
Muhidi juga menyoroti pentingnya menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di Sumatera Barat. Menurut dia, investasi tidak cukup berbicara soal modal dan keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai sosial dan budaya masyarakat Minangkabau.
Ia menegaskan, persoalan strategis seperti tanah ulayat perlu diselesaikan melalui musyawarah dan nilai “saiyo sakato” yang selama ini menjadi kekuatan budaya Minang.
“Kami menyadari investasi membutuhkan kepastian hukum, kemudahan regulasi, dan dukungan sosial masyarakat. Terkait berbagai persoalan, termasuk tanah ulayat, nilai musyawarah dan saiyo sakato menjadi jalan penyelesaian yang adil dan bijaksana,” jelasnya.
Menurut Muhidi, DPRD Sumbar juga berkomitmen memperkuat regulasi dan pengawasan untuk memberi kepastian hukum bagi investor tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat nagari.
“DPRD Provinsi Sumatera Barat akan terus menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan untuk memperkuat kepastian hukum, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta mendorong pembangunan yang berpihak kepada masyarakat nagari,” tegasnya.
Dalam forum itu, Muhidi memperkenalkan konsep pembangunan kolaboratif berbasis jaringan yang disebut model “Bintang Laut”. Model ini menempatkan pembangunan daerah tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan dibangun melalui kerja sama antara nagari, perantau, pemerintah, dan pelaku usaha.
Ia menilai, pola tersebut akan membuat ekonomi Sumbar lebih fleksibel, adaptif, dan kuat menghadapi tantangan global. Muhidi juga mendorong konsep investasi berbasis adat sebagai identitas pembangunan Sumatera Barat.
Dalam konsep itu, tanah ulayat tidak dianggap sebagai penghambat investasi, melainkan bagian dari sinergi sosial antara ninik mamak, masyarakat nagari, dan investor.
“Investasi di Minangkabau bukan hanya transaksi ekonomi, tetapi hubungan sosial dan budaya yang saling menguatkan,” tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan Minangkabau merupakan etnis terbesar keenam di Indonesia dengan populasi sekitar 6,7 juta jiwa dan memiliki jejak sejarah besar di tingkat nasional maupun internasional. Ia menyebut banyak tokoh Minang berperan penting sebagai ulama, pejuang kemerdekaan, hingga pemimpin bangsa.
Di antaranya, kata Mahyeldi, Raja Baginda penyebar Islam di Filipina, Ahmad Khatib Al Minangkabawi Imam Besar Masjidil Haram, serta tokoh nasional seperti Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tan Malaka.
Ia juga menyebut 21 dari 200 Pahlawan Nasional Indonesia berasal dari Minangkabau atau keturunannya. Bahkan, tiga dari empat pendiri Republik Indonesia merupakan putra Minang.
Sejak awal kemerdekaan, banyak tenaga profesional dan intelektual Indonesia juga berasal dari Minangkabau, yang menunjukkan besarnya kontribusi masyarakat Minang dalam perjalanan bangsa.
