Padang – Tingginya angka perceraian di Sumatera Barat menjadi alarm keras bagi Pemerintah Provinsi untuk segera membenahi ketahanan keluarga. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mendesak instansi terkait agar tidak membiarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketahanan Keluarga sekadar menjadi dokumen administratif tanpa eksekusi nyata.
Instruksi tersebut disampaikan Mahyeldi saat memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 di Lapangan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (29/6/2026). Ia menekankan bahwa regulasi turunan harus segera dirampungkan agar program di lapangan bisa berjalan efektif.
“Kita sudah memiliki Perda Ketahanan Keluarga. Sekarang yang diperlukan adalah implementasi yang maksimal. Jangan sampai regulasi hanya menjadi dokumen, sementara persoalan keluarga masih terus meningkat,” tegas Mahyeldi.
Gubernur menyoroti Dinas P3AP2KB serta BKKBN untuk mempercepat langkah konkret dalam menekan angka perceraian dan melindungi generasi muda. Menurutnya, keluarga adalah benteng utama untuk menangkal pengaruh buruk seperti narkoba dan pergaulan bebas.
Tak hanya soal regulasi, Mahyeldi juga mendorong edukasi keluarga sudah harus diberikan sejak bangku sekolah. Ia menilai pembekalan berumah tangga tidak boleh hanya dilakukan saat menjelang pernikahan saja.
“Kalau kita ingin mewujudkan Generasi Emas 2045, maka keluarga harus menjadi prioritas. Mari kita jaga keluarga kita masing-masing, memperkuat pendidikan karakter, keimanan, dan keteladanan,” ajaknya.
Sebagai bentuk apresiasi, dalam kesempatan tersebut Gubernur turut menyerahkan penghargaan kepada sejumlah ASN yang dinilai sukses menjadi teladan dalam membina keluarga harmonis. Langkah ini diharapkan mampu menginspirasi seluruh elemen masyarakat.
Mahyeldi menutup pesannya dengan mengingatkan bahwa kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari fisik infrastruktur atau angka ekonomi. Kualitas karakter generasi penerus yang lahir dari keluarga yang kokoh adalah indikator keberhasilan yang jauh lebih penting.
