Agam – Pemerintah Kabupaten Agam bersama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) RI tengah mengupayakan percepatan legalitas lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Inang Sari di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Rabu (24/6). Penguasaan lahan ini menjadi kunci utama untuk merealisasikan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana serta pengembangan fasilitas strategis daerah lainnya.
Perwakilan Kedeputian III KSP RI, Irhash Ahmady, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian ATR/BPN. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden dalam mengakselerasi rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sumatera.
“Secara prinsip proses legalitas sedang dipercepat. Kami berharap dalam waktu dekat Surat Keputusan Menteri ATR/BPN terbit sehingga kepastian hukum lahan jelas dan pembangunan bisa segera dilaksanakan,” ujar Irhash.
Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Mhd Lutfi AR, menekankan bahwa penyediaan hunian permanen merupakan prioritas utama pemerintah dalam pemulihan pascabencana. Ia berharap administrasi lahan segera tuntas agar warga yang saat ini masih menempati hunian sementara dapat segera pindah ke tempat yang lebih layak dan aman.
Selain untuk huntap, lahan tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk pembangunan Markas Yonif TP 897/Singgalang serta berbagai sarana fasilitas umum lainnya.
Rencana strategis ini pun mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat adat setempat. Ninik Mamak Nagari Manggopoh, Ridwan Dt. Tumbijo, menyatakan dukungannya terhadap proyek tersebut selama tetap memperhatikan ketentuan adat.
“Prinsipnya kami mendukung pembangunan untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana, sepanjang melalui musyawarah dan kesepakatan bersama,” tegas Ridwan.
Proses peninjauan lapangan ini turut dihadiri Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal bersama jajaran Pemkab Agam dan perwakilan BPN guna memastikan kesiapan lahan sebelum proyek pembangunan dimulai.
