Jakarta – Badan Pengelola (BP) BUMN menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal ketat seluruh proyek strategis nasional, terutama program hilirisasi. Langkah ini diambil guna memitigasi risiko penyimpangan sejak dini agar investasi besar pemerintah memberikan hasil maksimal bagi masyarakat.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa pendampingan dari lembaga antirasuah tersebut menjadi prioritas utama. Hal itu disampaikan usai pertemuan dengan pihak KPK di Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).
“Banyak proyek hilirisasi yang sedang kita kerjakan. Tentu saja kita ingin pengerjaannya dilakukan secara baik dan transparan, karena ini adalah harapan masyarakat,” ujar Dony.
Dony menambahkan, pihaknya tidak ingin investasi jumbo yang digelontorkan negara sia-sia akibat tata kelola yang buruk. Oleh karena itu, seluruh tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi akan dibekali pelatihan khusus pencegahan korupsi.
“Setiap grup dan setiap tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan pencegahan, sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.
Selain aspek operasional, BP BUMN juga memberlakukan pengawasan ketat terhadap kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dony menekankan tidak ada toleransi bagi pejabat yang abai dalam melaporkan kekayaannya.
“Saya akan mengontrol sendiri ketaatan terhadap penyampaian LHKPN, dan kita lakukan itu tepat waktu karena tidak ada toleransi. Semua yang memiliki kewajiban harus melaporkan,” tegas Dony.
Upaya kolaboratif ini diharapkan mampu membentuk budaya integritas yang kokoh di lingkungan BUMN. Dengan sistem yang transparan, BP BUMN menargetkan transformasi perusahaan pelat merah tidak hanya unggul dari sisi bisnis, tetapi juga bersih dari praktik korupsi.
