Makkah – Tim Pengawas Haji DPR RI mengingatkan pemerintah dan petugas haji Indonesia untuk memperketat pengawasan menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Mereka menilai, perpindahan jutaan jemaah pada momen itu menyimpan risiko tinggi dan membutuhkan mitigasi yang lebih kuat agar perjalanan berlangsung aman dan tertib.
Anggota Timwas Haji DPR RI 2026, M. Nasir Djamil, menyampaikan hal itu usai Rapat Koordinasi Timwas Haji DPR RI bersama para pemangku kepentingan di AlQim’ma Hall, Makkah, Minggu (24/5/2026). Ia menyebut Armuzna sebagai tahapan paling rawan karena melibatkan mobilisasi besar dalam waktu hampir bersamaan.
Nasir meminta pengalaman pelaksanaan haji tahun lalu dijadikan pelajaran penting. Ia menyoroti masih adanya jemaah lanjut usia yang terlantar usai mabit di Muzdalifah, sementara sebagian jemaah lain kesulitan menemukan tenda pemondokan di Mina dan harus menunggu lama dalam kondisi kelelahan.
“Tahun lalu banyak jemaah lansia yang terdampar setelah mabit di Muzdalifah. Sampai waktu zuhur mereka belum menemukan pemondokan di Mina, sementara mereka juga harus mengejar waktu lempar jumrah,” ujar Nasir.
Anggota Komisi III DPR RI itu menilai kepanikan jemaah muncul karena pengendalian lapangan dan koordinasi antarpetugas belum berjalan maksimal. Karena itu, ia meminta petugas kloter, ketua rombongan, dan ketua regu lebih optimal mendampingi jemaah saat perpindahan berlangsung.
“Jika petugas kloter, ketua rombongan dan ketua regu efektif melakukan tugasnya maka kepanikan tersebut akan lebih mudah diatasi,” kata politikus Fraksi PKS itu.
Nasir juga menegaskan, tugas petugas haji bukan hanya mengurus administrasi perjalanan. Menurut dia, petugas harus memastikan jemaah tetap tenang, memperoleh arahan yang jelas, dan tidak kehilangan informasi di tengah situasi yang padat serta melelahkan. Hal itu dinilai semakin penting karena mayoritas jemaah Indonesia merupakan lansia yang rentan mengalami disorientasi saat bergerak massal menuju Mina.
Selain soal pengawasan, Timwas Haji DPR juga mengevaluasi skema murur dan tanazul yang diterapkan pada musim haji sebelumnya. Nasir mengatakan, kondisi di lapangan kerap berubah cepat sehingga skema yang sudah disusun tidak selalu berjalan sesuai rencana.
Ia menyebut, pada pelaksanaan tahun lalu ada jemaah lansia, disabilitas, dan kelompok risiko tinggi yang seharusnya mengikuti murur, yakni tidak turun di Muzdalifah, tetapi justru harus turun karena bus terlambat akibat kemacetan. Sebaliknya, ada pula jemaah yang semestinya menjalani tanazul atau menginap, namun akhirnya ikut murur karena waktu dan kondisi jalan tidak memungkinkan.
“Masalahnya di lapangan tidak selalu sesuai dengan skenario. Ada bus yang tidak bisa berhenti karena macet dan waktunya sudah tidak memungkinkan,” ujarnya.
Menurut Nasir, perjalanan menuju Muzdalifah menjadi fase paling rawan karena jemaah dari berbagai negara bergerak hampir bersamaan meninggalkan Arafah. Tanpa persiapan matang, situasi itu bisa memicu kekacauan yang berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan jemaah.
Ia pun meminta Kementerian Haji bersama petugas haji daerah memanfaatkan sisa waktu menjelang puncak ibadah untuk memperkuat simulasi, komunikasi, dan pengendalian lapangan. Nasir menilai, kesalahan teknis sekecil apa pun di Armuzna dapat memengaruhi kualitas ibadah secara signifikan.
“Masih ada waktu bagi Kemenhaj dan seluruh petugas haji agar hal-hal yang mengurangi bobot ibadah jamaah haji dapat ditiadakan atau diminimalisir,” tegasnya.
Rapat Timwas Haji DPR RI itu dipimpin Ketua Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. Sejumlah pimpinan DPR dan Komisi VIII turut hadir, di antaranya Saan Mustopa, Sari Yuliati, Marwan Dasopang, Abidin Fikri, Abdul Wachid, Singgih Januratmoko, dan Ansory Siregar.
Dari unsur pemerintah, rapat juga dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy. Pembahasan difokuskan pada kesiapan layanan, pengamanan, dan mitigasi risiko menjelang puncak ibadah haji 2026.
