Padang – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyoroti potensi dana perantau Minangkabau sebesar Rp20 triliun sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
Bima Arya menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pemantapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran pada Senin (2/11/2026).
Ia menekankan bahwa dana tersebut harus diarahkan pada investasi produktif dan pembangunan infrastruktur guna menciptakan manfaat jangka panjang bagi daerah.
“Potensi dana rantau ini perlu dimaksimalkan agar memberikan manfaat jangka panjang, termasuk untuk investasi dan infrastruktur,” ujar Bima.
Bima menambahkan bahwa setiap daerah wajib mengenali potensi serta membangun ekosistem ekonomi yang tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 8 persen pada 2029 melalui percepatan investasi dan hilirisasi sektor unggulan.
Target tersebut sekaligus menjadi langkah strategis untuk memulihkan perekonomian pasca bencana hidrometeorologi yang melanda akhir November 2025.
Mahyeldi memaparkan bahwa bencana tersebut menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp33,527 triliun dengan kebutuhan dana pemulihan mencapai Rp21,45 triliun.
Dampak bencana sangat signifikan karena enam wilayah terdampak menyumbang 58,9 persen terhadap total perekonomian Sumatera Barat.
Meski demikian, perekonomian daerah mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan kumulatif semester I tahun 2026 sebesar 4,77 persen.
Mahyeldi menegaskan bahwa seluruh kepala daerah harus menyusun langkah konkret terkait program, penanggung jawab, hingga kebutuhan anggaran untuk mencapai target tersebut.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka dalam statistik atau perencanaan, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Mahyeldi.
Ia berharap pertumbuhan ekonomi dapat berdampak langsung pada peningkatan lapangan kerja, pendapatan, serta daya beli masyarakat.
Wakil Kepala Badan Pusat Statistik RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, turut menekankan pentingnya membangun ekosistem usaha yang menghubungkan UMKM dengan industri skala besar.
Sonny mencontohkan keberhasilan Jepang dalam melibatkan pelaku usaha kecil ke dalam rantai pasok industri otomotif sebagai model yang bisa diadopsi daerah.
Ia juga meminta BPS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan akurasi data ekonomi.
Pemanfaatan data, termasuk melalui Sensus Ekonomi 2026, dinilai krusial untuk menentukan kebijakan ekonomi yang tepat dan efektif di Sumatera Barat.
