Padang – Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria, menekankan pentingnya pemulihan ekonomi masyarakat pasca banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Bencana ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga menghentikan perputaran roda ekonomi yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Nanda Satria menyebutkan, pemulihan ekonomi pasca bencana harus menjadi prioritas utama. Strategi yang matang dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan proses pemulihan.
“Pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi mempercepat penanganan bencana,” tegas Nanda Satria.
Ada lima langkah strategis yang diusulkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat Sumatera Barat pasca banjir bandang.
Pertama, penanganan hunian korban banjir harus dilakukan dengan fleksibel. Pemerintah tidak boleh memaksakan relokasi yang mencabut masyarakat dari akar budaya dan pola hidupnya. Relokasi mandiri harus menjadi pilihan.
Kedua, pemulihan kondisi ekonomi pengusaha kecil dan UMKM harus menjadi perhatian. Bantuan modal usaha dan relaksasi kredit bagi korban terdampak sangat dibutuhkan untuk menghidupkan kembali usaha mereka.
Ketiga, percepatan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat rentan dan miskin. Program ini penting untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan mata pencarian.
Keempat, program pemulihan harus mengutamakan perputaran uang di daerah. Pemerintah harus menggerakkan potensi lokal, belanja ke masyarakat Sumbar, proyek dikerjakan pengusaha dan pekerja lokal, serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan.
Kelima, internalisasi prinsip mitigasi bencana sebagai bagian dari hidup masyarakat. Early Warning System harus berfungsi efektif dan simulasi bencana menjadi kegiatan yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat.
Nanda Satria menegaskan, penanganan bencana harus menjadi penopang ekonomi masyarakat. Masyarakat lokal harus terlibat dan menikmati program fisik dan non fisik yang disalurkan pemerintah.
“Ini bukan ego lokalitas, tapi bentuk keberpihakan negara untuk keberlanjutan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana,” pungkasnya.
