Padang – Harga tandan buah segar (TBS) sawit rakyat di Sumatera Barat dilaporkan anjlok hingga Rp600 per kilogram. Kondisi ini memicu desakan agar pemerintah segera turun tangan untuk melindungi petani dari kerugian yang lebih besar.
Anggota DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh menilai penurunan harga tersebut harus menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada pendapatan petani sawit yang menggantungkan hidup dari hasil panen. Ia menyebut situasi itu juga tidak sejalan dengan arahan Presiden yang menempatkan peningkatan kesejahteraan petani sebagai prioritas kebijakan.
“Turunnya harga sawit yang hampir Rp600 dari harga normal ini merupakan hal yang harus segera direspons pemerintah, terutama sektor-sektor terkait,” kata Rahmat di Padang, Minggu (31/5/2026).
Rahmat mendorong perusahaan pelat merah di sektor perkebunan, termasuk PTPN, ikut menjaga harga sawit di tingkat petani. Menurut dia, BUMN harus berfungsi sebagai penyangga saat harga pasar tertekan dan berpotensi merugikan masyarakat.
“PTPN yang selama ini menampung sawit harus melakukan intervensi terkait harga pasar minimal yang diterima petani sehingga tidak menyebabkan petani merugi,” ujarnya.
Kekhawatiran itu menguat setelah sejumlah daerah di Sumatera Barat melaporkan penurunan tajam harga sawit rakyat. Di beberapa wilayah, harga TBS bahkan disebut berada di kisaran Rp600 hingga Rp1.200 per kilogram.
Rahmat menilai kondisi tersebut tak bisa dilepaskan dari dinamika kebijakan ekspor sawit yang kini menjadi perhatian pemerintah, termasuk rencana penataan ekspor crude palm oil (CPO) melalui BUMN. Perubahan kebijakan besar, kata dia, berpotensi memunculkan reaksi dari pelaku pasar yang selama ini berkepentingan dalam rantai perdagangan sawit.
“Tentu hal ini tidak lepas dari arahan Presiden terkait ekspor, termasuk CPO dan sawit yang nantinya melalui BUMN. Pasti akan ada reaksi pasar, termasuk dari pihak yang selama ini memiliki kepentingan di sektor tersebut,” katanya.
Ia juga menyoroti masih sulitnya minyak goreng ditemukan di sejumlah daerah. Menurut Rahmat, kondisi itu menimbulkan pertanyaan karena kebutuhan pasar tetap tinggi, sementara harga bahan baku di tingkat petani justru turun tajam.
Pemerintah, lanjutnya, harus memastikan tidak ada praktik yang merugikan petani maupun masyarakat dalam distribusi sawit dan turunannya. Ia menegaskan penurunan harga tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan.
“Ketika kebutuhan meningkat, pasti ada pihak yang bermain. Oleh karena itu pemerintah harus hadir memastikan pihak-pihak yang bermain dan menyebabkan harga turun ini ditindak secara tegas,” ujarnya.
Rahmat berharap langkah pemerintah menjaga stabilitas pasar segera menunjukkan hasil. Dia mengatakan menerima informasi bahwa sejumlah BUMN terkait sudah dipanggil untuk memastikan harga beli sawit di tingkat petani tetap terjaga.
“Kami berharap kebijakan ini berjalan baik. Saya dengar beberapa BUMN terkait juga sudah dipanggil untuk memastikan harga beli sawit di masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.
