Aceh – Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai menunjukkan penguatan seiring meningkatnya aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di platform digital.
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mencatat, hingga 30 Mei 2026 total transaksi UMKM melalui lokapasar mencapai 14.712.693 transaksi. Angka itu naik dari catatan awal Mei yang berada di level 13.209.182 transaksi.
Sumatera Utara menjadi daerah dengan transaksi terbanyak, yakni 11.093.689 transaksi dari 631 produk. Sumatera Barat menyusul dengan 3.524.704 transaksi dari 101 produk, sementara Aceh mencatat 94.300 transaksi dari 1.396 produk.
Meningkatnya transaksi tersebut menjadi tanda roda ekonomi keluarga penyintas mulai bergerak kembali. Pelaku usaha kecil juga dinilai semakin mampu menyesuaikan diri setelah bencana.
Pemulihan ekonomi ini berjalan sejalan dengan penyaluran bantuan stimulan yang terus meningkat hingga akhir Mei. Di Aceh, penyaluran bantuan telah mencapai Rp250,745 miliar dari total alokasi Rp254,440 miliar.
Di Sumatera Utara, realisasi dana tercatat Rp56,615 miliar dari pagu Rp62,900 miliar. Adapun di Sumatera Barat, bantuan yang terserap mencapai Rp16,835 miliar dari total Rp17,740 miliar.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan penguatan sektor UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pemulihan permanen yang tertuang dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) Pascabencana Sumatera.
Pemerintah, kata dia, menyiapkan dukungan pengembangan usaha mikro senilai Rp900 miliar hingga Rp1 triliun untuk pelaku usaha terdampak, terutama mereka yang belum tersentuh layanan perbankan.
“Bantuan ini ditujukan bagi pengembangan usaha mikro yang belum memiliki akses perbankan. Targetnya mencakup sekitar 200 ribu pengusaha mikro selama dua tahun ke depan,” ujar Maman di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menambahkan, penanganan bencana saat ini telah memasuki fase pemulihan permanen yang berlangsung hingga 2028.
Ia menyebut, pemulihan ekonomi menjadi prioritas pemerintah selain pembangunan infrastruktur, hunian, dan layanan dasar.
“Saat ini kita melakukan proses menuju pemulihan permanen melalui tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kunci dari seluruh rangkaian ini adalah implementasi Renduk secara konsisten,” jelas Tito.
