Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempercepat penguatan keselamatan kerja di Indonesia lewat pembinaan dan sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang kini memasuki gelombang kedua atau batch II dengan 2.100 peserta.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan program ini dirancang untuk menambah kompetensi para Ahli K3 sekaligus menumbuhkan budaya K3 di lingkungan kerja.
“Selain meningkatkan jumlah Ahli K3 melalui program sertifikasi, kami juga menargetkan percepatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3),” kata Yassierli usai membuka acara di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Menurut dia, perusahaan dengan tingkat risiko tinggi maupun yang mempekerjakan lebih dari 100 orang perlu memiliki kebijakan kerja yang lebih tertata, termasuk pengelolaan risiko dan perlindungan pekerja yang jelas.
Ia menilai penerapan SMK3 menjadi kunci untuk memperkuat budaya keselamatan kerja secara nasional.
Melalui penerapan itu, perusahaan diharapkan memahami peta risiko, menyiapkan prosedur darurat, memberi pelatihan bagi pekerja, serta menjalankan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
Yassierli juga menargetkan sertifikasi SMK3 bisa dipercepat secara massal dengan biaya yang lebih terjangkau.
“Saat ini sekitar 18 ribu perusahaan telah menerapkan SMK3, namun ke depan jumlah tersebut diharapkan meningkat signifikan hingga mencapai puluhan ribu perusahaan,” ujarnya.
Ia meyakini percepatan pembinaan dan sertifikasi Ahli K3 akan memperkuat perlindungan pekerja sekaligus menekan angka kecelakaan kerja.
Untuk mendukung target itu, pemerintah akan memperkuat penyiapan auditor SMK3 agar sertifikasi bisa berjalan lebih luas dan efektif.
Kemnaker juga mengajak seluruh pihak di bidang ketenagakerjaan, mulai dari asosiasi, lembaga, serikat pekerja, hingga dunia usaha, untuk membangun ekosistem K3 nasional secara bersama-sama.
“Saya berkomitmen melibatkan serikat pekerja dan serikat buruh sebagai bagian dari ekosistem,” tandasnya.
