Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah menyikapi tren penurunan inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,22 persen pada Oktober 2026.
Upaya tersebut difokuskan pada pengawasan harga, pengamanan pasokan, serta penguatan sektor pertanian untuk menjaga stabilitas kebutuhan masyarakat.
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Putra Dewangga, memaparkan strategi tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri di Aula Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Selasa (3/11/2026).
“Pengendalian inflasi membutuhkan langkah yang berkelanjutan dan koordinasi berbagai pihak,” ucap Putra.
Ia menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor sangat krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi wilayah.
“Oleh sebab itu, Pemko terus melakukan pemantauan serta menjalankan sejumlah program untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mendukung sektor pertanian,” tegasnya.
Data menunjukkan angka inflasi nasional pada Oktober 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian September 2026 yang berada di angka 0,30 persen.
Sementara itu, inflasi di wilayah Sumatera Barat tercatat sebesar 0,86 persen secara bulanan.
Kota Bukittinggi, yang menjadi tolok ukur penghitungan inflasi bagi Padang Panjang, mencatat angka inflasi sebesar 0,55 persen secara bulanan dan 3,83 persen secara tahunan.
Pemerintah Kota Padang Panjang telah menjalankan berbagai program konkret, antara lain pemantauan rutin harga kebutuhan pokok, Gerakan Pangan Murah, serta operasi pasar bersama Bulog Cabang Bukittinggi.
Penyaluran bantuan pangan berupa beras juga terus dilakukan untuk memastikan aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan pokok terjaga.
Pemerintah turut menyalurkan bantuan sarana dan prasarana produksi serta bibit bagi para petani lokal.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan produksi sektor pertanian dan memperkuat ketersediaan pasokan pangan jangka panjang.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri pula oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, Abdul Razi, beserta sejumlah pejabat terkait lainnya.
