Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya.
Permintaan tersebut muncul setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 terkait polemik penyetaraan ijazah Wakil Presiden.
Rahmat menilai persoalan ijazah ini telah melampaui aspek administratif dan menyentuh ranah etika serta tanggung jawab pemimpin negara.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis (5/11/2026), Rahmat menyoroti proses verifikasi calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum yang dinilainya bermasalah.
Ia menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung menunjukkan ketidakmampuan pembuktian kepemilikan ijazah setara SMA oleh Gibran.
“Kelas wakil presiden bisa lolos oleh KPU dan sudah dibantah oleh putusan MA bahwa beliau tidak bisa dibuktikan memiliki ijazah setara SMA. Itu pelanggaran,” ujar Rahmat.
Rahmat juga mengkritik penggunaan surat keterangan dari Kementerian Pendidikan dalam penyetaraan ijazah tersebut.
Menurutnya, polemik ini telah merusak kredibilitas sejumlah lembaga negara yang terlibat dalam proses tersebut.
“Ini sudah menampar beberapa lembaga,” tegas Rahmat.
Ia menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap proses pencalonan di Komisi Pemilihan Umum serta pemberian sanksi bagi kementerian terkait.
Rahmat berpendapat bahwa pengunduran diri merupakan langkah paling terhormat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral seorang pemimpin.
“Yang terhormat yang perlu dilakukan Gibran, Wakil Presiden kita, adalah mundur. Menunjukkan etika, menunjukkan beliau wakil presiden yang cacat secara etika,” ungkapnya.
Rahmat yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Gema Keadilan mengajak seluruh fraksi di DPR RI untuk segera menggunakan hak pengawasan konstitusional.
Ia mendorong pembentukan panitia khusus atau penggunaan hak angket untuk merespons situasi ini.
Langkah tegas DPR diperlukan agar polemik ijazah tersebut tidak menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia di masa depan.
“Saya sebagai Ketua Gema Keadilan mendorong fraksi di DPR untuk melakukan fungsinya, hak angket, pansus, langkah-langkah supaya masyarakat Indonesia tidak punya riwayat pembiaran terhadap pimpinan yang cacat secara etika,” pungkasnya.
