Padang – DPRD Provinsi Sumatera Barat mulai membahas perubahan APBD tahun 2026 melalui rapat paripurna penyampaian pengantar KUA-PPAS. Langkah ini diambil untuk merespons dinamika ekonomi daerah serta mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersisa.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa, memimpin langsung rapat tersebut didampingi Evi Yandri dan Nanda Satria. Ia mengungkapkan bahwa perubahan anggaran menjadi krusial karena adanya asumsi yang tidak sesuai dengan rencana awal serta perlunya penyesuaian penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 sebesar Rp284,6 miliar.
“Sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, adanya pergeseran anggaran, maupun kondisi darurat,” tegas Iqra dalam rapat tersebut.
Penyesuaian ini juga didorong oleh realisasi anggaran semester pertama 2026 yang menunjukkan belanja daerah baru mencapai 36,38 persen, sementara pendapatan daerah berada di angka 48,92 persen. Pemerintah daerah menargetkan perubahan ini mampu memacu efektivitas pembangunan di sisa tahun berjalan.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, memandang positif langkah penyesuaian anggaran ini di tengah pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 5,02 persen pada triwulan I tahun 2026. Ia optimistis tren positif tersebut akan berlanjut berkat dominasi sektor jasa dan pariwisata.
“Kinerja ini menunjukkan bahwa sektor jasa, pariwisata, dan aktivitas pendukung ekonomi masyarakat menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada awal tahun 2026,” ujar Vasko.
Vasko menambahkan, optimisme pertumbuhan ekonomi tersebut juga didukung oleh Proyek Strategis Nasional, terutama operasional Jalan Tol Padang-Sicincin. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan mampu memperlancar distribusi barang serta meningkatkan konektivitas wilayah secara signifikan.
