Tanah Datar Genjot Kerja Sama Antardaerah Kendalikan Inflasi 2026

oleh -30 Dilihat
pemkab-tanah-datar-perkuat-strategi-pengendalian-inflasi-daerah-2026
Pemkab Tanah Datar Perkuat Strategi Pengendalian Inflasi Daerah 2026

Batusangkar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tancap gas mengejar target bantuan perumahan rakyat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah pada awal 2026. Fokus utama saat ini adalah percepatan realisasi program Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk ribuan unit rumah.

Kabupaten Tanah Datar telah mengajukan bantuan perumahan bagi 1.762 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 142 unit telah masuk tahap alokasi awal, sementara 165 unit lainnya saat ini sedang memasuki proses verifikasi data.

“Sementara 165 unit lainnya saat ini sedang dalam proses verifikasi data,” ujar Kabag Perekonomian Tanah Datar, Franky Adhitama, terkait progres bantuan perumahan tersebut.

Selain sektor perumahan, Pemkab Tanah Datar juga memperkuat kerja sama antar-daerah guna menjaga stabilitas harga pokok. Langkah ini menjadi instrumen penting untuk menekan laju inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera mendistribusikan komoditas pangan yang surplus. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pengendalian ekonomi lokal.

“Kita akan menyalurkan komoditas surplus, khususnya cabai dan beras, ke daerah lain yang membutuhkan,” ungkap Ahmad Fadly usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (20/7/2026).

Strategi tersebut juga dirancang untuk memenuhi indikator kinerja nasional sekaligus mengejar target penghargaan TPID Award. Optimalisasi kerja sama antar-daerah dinilai menjadi kunci krusial dalam menjaga Indeks Harga Konsumen (IHK).

Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol. Tomsi Tohir, pemerintah pusat menekankan pentingnya keseriusan daerah dalam menyusun langkah strategis pengendalian inflasi. Selain itu, daerah diwajibkan melaporkan perkembangan program perumahan secara berkala.

Rapat koordinasi ini melibatkan berbagai instansi terkait, seperti Dinas KUKMP, Dinas Pertanian, Bapenda, Dinas Pangan dan Perikanan, serta Dinas Perkim LH Tanah Datar. Sinergi lintas sektor diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang lebih stabil.