Aceh – Komitmen pemerintah pusat untuk menuntaskan rehabilitasi pascabencana di Aceh kini memasuki tahap krusial dengan fokus pada pemenuhan 37.373 unit hunian tetap (huntap). Proyek ambisius senilai Rp2 triliun ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir Desember 2026.
Hingga 23 Juli 2026, progres di lapangan menunjukkan 401 unit rumah telah siap dihuni warga. Sementara itu, sebanyak 1.832 unit lainnya saat ini sedang dalam tahap pengerjaan konstruksi fisik.
Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, menekankan bahwa kecepatan pembangunan tidak boleh mengabaikan standar keamanan. Ia memastikan setiap hunian telah dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih.
“Percepatan pembangunan tetap mengutamakan aspek keselamatan, tata ruang, dan ketersediaan infrastruktur dasar seperti air bersih serta listrik,” ujar Safrizal.
Safrizal menegaskan, seluruh lokasi pembangunan telah dipastikan berada di luar zona merah bencana. Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi jangka panjang guna menjamin keamanan masyarakat di masa mendatang.
Proyek ini melibatkan sinergi lintas lembaga, mulai dari Kementerian PKP, BNPB, Polri, hingga Yayasan Buddha Tzu Chi. Pemerintah menerapkan dua pendekatan, yakni pembangunan di kawasan permukiman baru dan pembangunan in-situ di lahan milik warga, serta pemberian bantuan stimulan bagi warga yang membangun rumah secara mandiri.
Terkait tantangan ketersediaan lahan di Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Gayo Lues, Satgas PRR menjamin proses administrasi tetap berjalan. Mereka memastikan setiap pengadaan lahan dilakukan secara transparan dan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Pembangunan hunian ini merupakan bagian dari program rehabilitasi besar-besaran di Aceh yang menelan anggaran Rp58,973 triliun untuk periode 2026-2028. Rencananya, pembangunan tahap selanjutnya akan digenjot serentak mulai Agustus mendatang.
Sebelumnya, Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, telah menginstruksikan para kepala daerah untuk lebih proaktif dalam menyiapkan lahan. Dukungan pemerintah daerah dinilai krusial agar target pemulihan hunian dapat tercapai tepat waktu.
