Padang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tengah mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029 dengan melatih 100 kader pengawas partisipatif dari 19 kabupaten/kota. Pelatihan ini dikemas dalam Pendidikan Pengawas Partisipatif yang diselenggarakan di Hotel Pangeran Beach Padang, mulai 9 Juli hingga 11 Juli 2025.
Alni, Ketua Bawaslu Sumbar, menyampaikan bahwa pengawas partisipatif memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas Pemilu. Ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan agar Pemilu dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Pengawasan tidak bisa hanya dilakukan Bawaslu,” ujarnya, “Harus ada peran masyarakat agar pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran Pemilu lebih optimal.”
Pengalaman Pemilu 2024, menurut Alni, menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Bawaslu Sumbar menerima lebih dari 100 laporan dari masyarakat selama Pemilu sebelumnya, sementara temuan langsung dari pengawas hanya mencapai 17 kasus.
Muhamad Khadafi, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Sumbar, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal yang signifikan dalam mewujudkan Pemilu yang bersih dan bermartabat. Ia mengajak seluruh peserta untuk menjadi pengawas yang aktif, tidak hanya selama Pemilu berlangsung, tetapi juga dalam setiap tahapan. “Pemilu 2029 masih empat tahun lagi, tapi kita sudah mulai dari sekarang,” katanya, “Karena membangun pengawasan partisipatif butuh proses dan kolaborasi.”
Ahmad Zakri, Asisten Pemerintah dan Kesra Provinsi Sumbar, menambahkan bahwa pengawasan partisipatif merupakan bagian integral dari pendidikan demokrasi. Ia berharap para peserta dapat menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas. “Ini investasi penting untuk demokrasi Sumbar ke depan,” tuturnya, “Dengan informasi yang benar, kita bisa menangkal hoaks dan mencegah pelanggaran sejak dini.”
Khomaruddin, perwakilan Bawaslu RI, turut hadir dalam kegiatan tersebut dan menyampaikan bahwa Sumbar menjadi salah satu dari dua provinsi di Sumatera yang terpilih untuk menyelenggarakan program pendidikan pengawasan partisipatif tingkat nasional.
