Padang – Komisi II DPRD Kota Padang menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) semester pertama. Rachmad Wijaya, Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, menyampaikan apresiasi kepada OPD yang telah melampaui target, namun juga memberikan perhatian khusus kepada OPD yang masih jauh tertinggal.
Dalam rapat evaluasi kinerja OPD pada Selasa (8/7/2026), Rachmad Wijaya menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah. Ia mendesak Wali Kota Padang untuk segera mengambil tindakan terhadap OPD yang belum optimal dalam pengumpulan PAD. “Bagi OPD yang belum mencapai target, ini harus menjadi perhatian khusus bagi Wali Kota Padang untuk serius dan segera melakukan intervensi dan perbaikan,” ujarnya. Ia juga menyarankan agar Pemerintah Kota Padang lebih serius dalam memaksimalkan teknologi dan digitalisasi untuk mencapai target PAD.
Secara umum, Rachmad Wijaya menilai capaian PAD Pemerintah Kota Padang hingga 8 Juli 2025 sudah baik, mencapai Rp445 miliar atau 49,76 persen dari total target PAD Rp894,3 miliar. “Kami melihat sejumlah OPD yang harusnya menjadi penyumbang PAD besar ada yang belum maksimal. Andai mereka maksimal, tentu angkanya lebih baik lagi. Semoga sisa 6 bulan ke depan bisa dimaksimalkan,” katanya.
Berdasarkan data Laporan Harian Realisasi PAD per 8 Juli 2025, tiga OPD menjadi sorotan utama karena belum mencapai 40 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD tahun berjalan. Dinas Perhubungan (Dishub) baru merealisasikan Rp1,25 miliar atau sekitar 36,88 persen dari target PAD sebesar Rp3,39 miliar. “Dishub diketahui mengandalkan pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan, tempat khusus parkir, serta layanan mobil derek. Harus maksimal lagi,” ungkapnya.
Dinas Perdagangan (Disdag) mencatat realisasi PAD sebesar Rp3,04 miliar dari target Rp12,45 miliar, atau hanya mencapai 24,43 persen. Rendahnya capaian ini diduga disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan retribusi pasar, pertokoan, serta penyedotan kakus. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi OPD dengan capaian terendah, dengan realisasi sebesar Rp14,96 miliar atau sekitar 23,27 persen dari target PAD sebesar Rp64,3 miliar. “PAD DLH sebagian besar berasal dari retribusi kebersihan dan persampahan, serta kerja sama dengan pihak ketiga seperti PDAM. Kami minta Wako lebih memberikan perhatian lagi,” tuturnya.
Rachmad Wijaya mengapresiasi OPD yang berkinerja baik, seperti Dinas Pariwisata yang berhasil melampaui target PAD sebesar Rp400 juta dengan realisasi mencapai Rp495 juta, atau 123,75 persen. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga mendekati target maksimal dengan capaian 99,50 persen dari target Rp34 miliar. Kinerja baik ini diharapkan menjadi acuan bagi OPD lainnya dalam menyusun strategi dan meningkatkan efisiensi kerja.
Rachmad Wijaya menegaskan bahwa digitalisasi menjadi kunci utama dalam memperbaiki tata kelola PAD di Kota Padang. Ia mendorong seluruh OPD untuk melakukan transformasi layanan, mulai dari sistem pemungutan hingga pelaporan. “Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya. DPRD berharap seluruh OPD dapat mempercepat pencapaian target PAD pada semester kedua tahun 2025, sehingga mendukung keberlanjutan pembangunan dan menjadikan Kota Padang sebagai kota yang bersih, modern, dan berdaya saing tinggi.
