Aceh – Pemerintah daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diminta segera merampungkan pendataan penerima hunian tetap agar proses pemulihan bagi para penyintas tidak terhambat.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan validitas data by name by address menjadi syarat utama agar pembangunan hunian tepat sasaran.
Tito menyebut, percepatan pendataan menentukan kelancaran pembangunan huntap yang menjadi bagian dari pemulihan permanen pascabencana. Ia juga menyoroti masih adanya daerah yang belum menyerahkan data rinci terkait rumah rusak maupun pilihan warga terhadap skema hunian yang tersedia.
“Rekan-rekan pemda semua mengatakan warganya segera diurus, tetapi tidak memberikan data. Mereka ini harus ditanya satu-satu, mau yang in-situ di tanah sendiri yang dibangunkan BNPB dengan bantuan Rp60 juta, atau komunal dari Kementerian PKP,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Pembangunan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).
Dalam skema tersebut, BNPB akan membangun huntap in-situ di lahan asal atau memberikan bantuan dana untuk pembangunan mandiri. Adapun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertugas membangun huntap komunal dalam bentuk kawasan terpadu.
Sementara itu, pemerintah daerah diminta memastikan lahan tersedia beserta akses jalan menuju lokasi pembangunan. Lahan yang digunakan dapat berasal dari aset pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU).
Tito menegaskan, pemerintah pusat akan memprioritaskan daerah yang lebih cepat menyerahkan data valid. Sebaliknya, daerah yang lambat melengkapi data dapat ditinggalkan karena pemerintah pusat tidak bisa mengeksekusi pembangunan tanpa perhitungan yang akurat.
“Seandainya kepala daerahnya tidak menyerahkan data by name by address, ya ditinggal. Biar nanti rakyatnya marah kepada kepala daerahnya. Karena kita juga tidak bisa bekerja kalau tidak punya data,” tegas Tito.
