Jakarta – Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Kehutanan menempatkan pemenuhan sarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas utama dalam penyusunan anggaran 2027.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai dua hal itu sama-sama menentukan. Peralatan yang memadai dibutuhkan untuk melindungi petugas di lapangan, sementara keterlibatan warga menjadi kunci menjaga kelestarian hutan.
Pernyataan itu disampaikan Alex dalam rapat kerja dengan Wakil Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Ia menegaskan, pengelolaan hutan tidak boleh lagi menempatkan masyarakat hanya sebagai sasaran kebijakan. Menurut dia, warga harus menjadi subjek utama dalam menjaga kawasan hutan.
Alex mengatakan, hutan merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Jika warga merasa memiliki kawasan hutan, upaya pelestarian akan berjalan lebih efektif.
“Hutan itu adalah sumber kehidupan, masyarakat itu subjeknya. Kalau rakyat merasa dan yakin bahwa hutan di lingkungan mereka adalah sumber kehidupan, maka mereka yang akan melindunginya,” ujar Alex.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai pendekatan tersebut belum terlihat kuat dalam rancangan anggaran Kementerian Kehutanan. Ia menyoroti program pemberdayaan masyarakat yang masih ditempatkan sebagai usulan tambahan, bukan kebutuhan dasar.
Alex juga mendorong percepatan pengakuan dan pengelolaan hutan adat. Menurut dia, masyarakat adat telah terbukti mampu menjaga hutan secara berkelanjutan sehingga negara perlu memperkuat kepercayaan kepada mereka.
“Hutan adat itu harus jadi prioritas. Masyarakat adat pasti akan menjaga hutan itu. Ayolah, bangunlah kepercayaan dengan rakyat,” tegasnya.
Selain soal pemberdayaan, Alex menyoroti perlunya perlengkapan penanganan karhutla masuk dalam kebutuhan pokok anggaran. Ia meminta sarana untuk petugas pemadam kebakaran hutan tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap dalam pos tambahan anggaran.
Ia menilai dukungan peralatan yang memadai penting untuk menekan risiko bagi petugas saat bertugas di lapangan.
Alex juga mengingatkan agar negara tidak membiarkan petugas bekerja tanpa perlindungan yang layak, mengingat sudah banyak korban jiwa dalam penanganan karhutla sebelumnya.
“Sudah cukuplah korban jiwa dari petugas-petugas kita. Tidak mungkin kita biarkan saudara-saudara kita bertugas tanpa perlengkapan yang memadai,” imbuhnya.
Menutup rapat, Alex meminta setiap tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Kehutanan benar-benar berdampak pada perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap penyusunan anggaran 2027 lebih fokus pada penguatan peran warga, pengembangan hutan adat, serta dukungan operasional petugas demi menjaga keberlanjutan pengelolaan hutan.
