Jakarta – Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran Rp100,166 triliun untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyambut baik keputusan itu dan menyebutnya sebagai kabar penting bagi daerah-daerah terdampak, termasuk Sumbar.
Mahyeldi menyampaikan hal itu usai mengikuti rapat bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera serta sejumlah kementerian terkait di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Ia menilai kebijakan tersebut menunjukkan perhatian dan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan daerah yang terdampak bencana.
“Alhamdulillah, Pemerintah Pusat telah berkomitmen untuk memberikan perhatian besar terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat dan daerah-daerah yang sedang berupaya bangkit pascabencana,” ujar Mahyeldi.
Menurut dia, dukungan anggaran itu bukan hanya dibutuhkan untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga untuk memastikan warga terdampak segera kembali hidup normal. Pemerintah, kata dia, perlu menyiapkan hunian tetap dan fasilitas pendukung lainnya.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat terdampak bisa segera mendapatkan kepastian, baik dari sisi infrastruktur, tempat tinggal, maupun layanan dasar lainnya. Karena itu, Pemprov Sumbar siap mendukung penuh percepatan pelaksanaannya,” katanya.
Mahyeldi juga mengapresiasi pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Menurut dia, langkah itu memperkuat koordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah.
Ia berharap program rehabilitasi dan rekonstruksi bisa berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan warga di lapangan.
“Kami di daerah tentu siap bersinergi dan memastikan seluruh program berjalan efektif. Semoga ikhtiar bersama ini membawa keberkahan dan mempercepat pemulihan masyarakat serta daerah yang terdampak bencana,” tutup Mahyeldi.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian menjelaskan bahwa total anggaran yang disetujui pemerintah mencapai Rp100,166 triliun untuk tiga tahun ke depan.
Pemerintah menyiapkan Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028. Sebagian besar dana itu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan pembangunan hunian tetap akan ditangani Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dalam rapat itu, Mahyeldi turut didampingi sejumlah pejabat Pemprov Sumbar, di antaranya Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Kepala Bappeda Zefnihan, Kepala Dinas BMCKTR Army, Kalaksa BPBD Era Sukma Munaf, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Nolly Eka Mardianto, serta Kepala Badan Penghubung Fauzan Zaenon.
