Padang – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan percepatan penanganan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (9/4).
Kunjungan ini difokuskan pada efektivitas tahap tanggap darurat serta kesiapan fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon).
Dalam peninjauan yang berlangsung di Bendungan Kuranji (Gunung Nago), Zigo memantau langsung proses normalisasi alur sungai dan penguatan dinding sungai menggunakan batu boulder.
Politisi Partai Golkar ini menekankan urgensi pembangunan check dam di hulu Sungai Batang Kuranji sebagai langkah mitigasi jangka panjang untuk menahan material saat curah hujan tinggi.
Zigo menegaskan pentingnya pemisahan manajemen pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran antara kegiatan masa tanggap darurat yang berakhir pada April 2026 dengan fase rehab-rekon.
Ia meminta mitra kerja memisahkan kedua kegiatan tersebut secara tegas guna menghindari tumpang tindih administrasi maupun potensi persoalan hukum di masa depan.
“Kami ingin memastikan seluruh penanganan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berorientasi pada perlindungan masyarakat di masa depan melalui infrastruktur yang lebih tangguh,” ujar Zigo.
Terkait penggunaan anggaran yang besar, Zigo menuntut akuntabilitas tinggi untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
Ia secara khusus mengingatkan agar tidak ada klaim pekerjaan relawan yang dibebankan pada dana pemerintah.
Bersama Pimpinan Komisi V DPR RI, Zigo menyarankan adanya pendampingan ketat dari Kejaksaan dan BPKP selama proses pelaksanaan berlangsung.
“Kita sangat mengapresiasi relawan yang turun langsung saat darurat, namun semua proses harus tercatat secara akurat agar tidak ada celah penyimpangan yang merugikan negara,” tegasnya.
Rangkaian kunjungan kerja tersebut diakhiri dengan pertemuan bersama Gubernur Sumatera Barat.
Dalam kesempatan itu, Zigo merespons aspirasi pemerintah daerah terkait percepatan dana rehab-rekon di wilayah tersebut.
