Padang – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Barat (Sumbar) pada 2025 naik dan masuk kategori tinggi secara nasional. Nilai IDI Sumbar tercatat meningkat dari 78,83 pada 2024 menjadi 80,08 pada 2025.
Peningkatan itu merujuk pada hasil evaluasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama Bappenas, Kemendagri, dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan dalam Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025 di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/5/2026).
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyebut capaian tersebut lahir dari kerja bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga demokrasi yang sehat, kondusif, dan inklusif di Ranah Minang.
“Peningkatan IDI ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Sumatera Barat terus bergerak ke arah yang lebih baik. Pemerintah daerah bersama Forkopimda, masyarakat, akademisi, politisi, media, dan ormas serta seluruh pemangku kepentingan mampu menjaga stabilitas sosial politik sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang semakin luas,” ujar Mahyeldi.
Ia menilai, kenaikan Sumbar dari kategori sedang ke kategori tinggi menjadi sinyal positif bahwa tata kelola pemerintahan, keterbukaan informasi publik, dan pelayanan masyarakat kian responsif terhadap kebutuhan warga.
Meski begitu, Mahyeldi menegaskan pemerintah daerah akan terus memperkuat praktik demokrasi secara substantif. Upaya itu dilakukan melalui peningkatan layanan publik, penguatan pendidikan politik masyarakat, serta menjaga ruang kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.
“Demokrasi yang baik akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, iklim investasi, dan pembangunan daerah. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjaga kondusivitas daerah,” katanya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumbar, Mursalim, menambahkan kenaikan IDI Sumbar dipengaruhi membaiknya penerapan sejumlah indikator penting, seperti stabilitas sosial politik, partisipasi masyarakat, serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Capaian ini merupakan hasil evaluasi nasional yang dilakukan secara komprehensif oleh BPS bersama kementerian dan lembaga terkait melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif selama satu tahun penuh,” jelas Mursalim.
Ia menjelaskan, penilaian IDI mencakup tiga aspek utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi, yang diurai ke dalam 22 indikator penilaian. Meskipun hasilnya membaik, ia mengingatkan masih ada tantangan yang perlu diwaspadai bersama.
“Antara lain penguatan literasi digital masyarakat dan antisipasi terhadap potensi disinformasi serta polarisasi media sosial,” ujarnya.
Ke depan, kata Mursalim, Pemprov Sumbar akan terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas daerah, meningkatkan kualitas komunikasi publik pemerintah, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan demokrasi.
Ia berharap capaian ini semakin menguatkan posisi Sumbar sebagai daerah yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas sosial politik, pembangunan daerah, dan demokrasi yang partisipatif serta berkelanjutan.
