Padang – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat menyoroti dugaan deforestasi dan kerusakan hutan yang kian meluas di sejumlah wilayah di Sumbar. Melalui unggahan di akun media sosial resminya, WALHI memaparkan temuan lapangan yang disebutnya sebagai bukti rapuhnya perlindungan hutan di daerah itu.
WALHI menilai kerusakan paling nyata terjadi di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Organisasi itu juga menuding pemerintah daerah serta aparat penegak hukum belum menunjukkan langkah serius untuk menghentikan kerusakan tersebut.
“Fakta-fakta deforestasi hutan di Sumatera Barat. Dari diamnya gubernur dan nihilnya penegakan hukum oleh kepolisian,” tulis WALHI Sumbar dalam unggahannya.
Dalam hasil investigasinya, WALHI menyebut sebagian besar hulu DAS di Sumbar telah rusak akibat pembalakan hutan. Salah satu titik yang disorot ialah Hulu DAS Aia Dingin di Lubuk Minturun, Kota Padang.
WALHI menyebut kawasan itu pernah berkaitan dengan bencana ekologis di Sumatera Barat. Lokasi tersebut juga disebut sempat disegel Satgas PKH karena berada di wilayah hutan lindung.
“Namun sampai hari ini kita tak pernah tahu siapa pelaku kejahatannya,” tulis WALHI.
Selain di Kota Padang, WALHI juga mengungkap dugaan pembalakan hutan di Nagari Durian Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Foto yang dipotret pada 28 Desember 2025 itu, menurut WALHI, menunjukkan kerusakan hutan yang sangat masif.
Organisasi lingkungan itu menilai kondisi tersebut berpotensi memicu bencana ekologis yang lebih besar. Pasalnya, kawasan itu berada di hulu Daerah Aliran Sungai Indragiri yang alirannya hingga ke Provinsi Riau.
WALHI juga menyoroti kondisi Hulu DAS Kuranji di Kota Padang. Kawasan penyangga yang sebelumnya merupakan hutan lindung itu disebut telah berubah menjadi area perladangan.
“Ancaman galodo bersiap datang dan mengancam warga Kota Padang,” tulis WALHI dalam keterangannya.
Dalam unggahan lain, WALHI menyinggung penanda lokasi di Google Maps bernama “Pondok Pak Dewan Dinal Ardi” yang berada di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Barisan.
WALHI meminta Dinas Kehutanan dan BKSDA Sumbar segera memverifikasi lokasi tersebut.
“Bila benar, kenapa bisa ada perladangan pada kawasan SM Bukit Barisan atas nama anggota DPR,” tulis WALHI.
WALHI Sumbar menilai bencana ekologis yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari kegagalan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melindungi kawasan hutan dan ruang ekologis di Sumatera Barat.
Di akhir unggahannya, WALHI juga melontarkan seruan keras dengan menuliskan “WANTED”.
“Dicari pemimpin Sumatera Barat dan aparat penegak hukum untuk bertanggung jawab atas bencana ekologis hari ini,” tulis WALHI Sumbar.
