Padang – Pemadaman listrik massal yang melumpuhkan New York dan Toronto pada 14 Agustus 2003 kembali mengingatkan bahwa krisis listrik bukan semata urusan teknis, melainkan juga soal komunikasi publik. Peristiwa yang disebut media sebagai “Doomsday!” atau kiamat itu menjadi pelajaran penting bagi perusahaan listrik di berbagai negara, termasuk PLN.
Saat blackout berlangsung, jutaan warga terdampak. Namun, setelah listrik kembali normal, respons yang muncul di New York dinilai cepat dan bertanggung jawab. Consolidated Edison Co bergerak memulihkan pasokan selama dua hari, sementara Wali Kota New York Michael Bloomberg langsung menyampaikan permintaan maaf kepada warga.
Sikap itu kontras dengan situasi di Indonesia, di mana pemadaman listrik, gangguan pembangkit, meledaknya gardu induk, hingga turunnya elevasi air waduk kerap sepenuhnya dibebankan kepada PLN. Padahal, listrik merupakan infrastruktur dasar yang semestinya menjadi perhatian bersama dalam pembangunan.
Sebagai perusahaan vital, PLN tak cukup hanya menyelesaikan gangguan teknis. Perusahaan juga perlu membangun relasi yang baik dengan publik. Pengalaman New York menunjukkan, penanganan krisis listrik tidak berhenti pada perbaikan jaringan, tetapi juga pada cara perusahaan menjelaskan situasi kepada masyarakat.
Bloomberg, yang tidak memiliki hubungan bisnis maupun struktural dengan Consolidated Edison Co, tetap memilih meminta maaf kepada warga. Langkah itu menunjukkan pentingnya kerja sama antara pemerintah kota, perusahaan listrik, dan publik. Teknisi bertugas memperbaiki kerusakan di lapangan, sedangkan tim komunikasi memastikan warga memahami bahwa pemadaman bukan persoalan satu pihak saja.
Tantangan serupa juga dihadapi PLN dan banyak perusahaan listrik di dunia. Gangguan teknis, keterbatasan dana, serta ketidaksabaran pelanggan merupakan risiko yang lazim muncul. Persoalannya kini adalah bagaimana perusahaan listrik tetap menjaga kepercayaan publik di tengah situasi seperti itu.
Di era ketika listrik sudah menjadi kebutuhan pokok, masyarakat hanya menuntut satu hal: pasokan yang andal. Mereka tidak terlalu peduli apakah listrik padam karena fuse di gardu induk jatuh, beban puncak pembangkit melebihi kapasitas, atau turbin PLTU rusak. Bagi pelanggan, yang terpenting adalah listrik kembali menyala secepat mungkin.
Karena itu, istilah seperti pasokan berkelanjutan, keterjaminan pasokan, dan keandalan jaringan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dekat dengan kebutuhan publik. Begitu pasokan terganggu, bahkan hanya beberapa detik, kemarahan pelanggan biasanya langsung tertuju kepada PLN.
Namun, pengalaman selama ini menunjukkan sebagian pejabat PLN masih kerap bersikap defensif saat menghadapi kritik. Alih-alih memberi penjelasan sederhana, mereka justru menyampaikan uraian teknis yang sering kali membuat publik makin kesal.
Pola serupa kembali terlihat saat blackout melanda Sumatra pada Jumat lalu. Publik membutuhkan kepastian kapan listrik pulih, tetapi yang muncul justru penjelasan teknis soal pembangkitan. Informasi tersebut dinilai tidak menjawab kebutuhan utama masyarakat. Karena itu, PLN disebut perlu memperkuat juru bicara dan membuka pintu komunikasi lebih lebar.
Sorotan juga mengarah ke kantor PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat di kawasan Sawahan, Padang. Akses masuk ke kantor itu disebut kini sangat ketat, bahkan terkesan seperti memasuki markas militer.
Kondisi tersebut berbeda jauh dengan suasana pada era 1990-an. Saat itu, ruang humas PLN dikenal sebagai tempat diskusi yang lebih akrab antara pejabat PLN dan wartawan. Tamu pun bisa datang tanpa pemeriksaan seketat sekarang.
Perubahan itu memunculkan pertanyaan tersendiri. Di kantor tersebut bahkan tidak ada pembangkit besar, selain genset cadangan. Namun, sikap tertutup justru memperkuat kesan bahwa komunikasi publik masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
