Padang – Pemadaman listrik massal yang pernah melumpuhkan New York dan Toronto pada 14 Agustus 2003 menjadi pelajaran penting bagi perusahaan listrik di mana pun, termasuk PLN. Saat itu, jutaan warga terdampak dan media menyebutnya sebagai “Doomsday!” atau kiamat, meski pemerintah setempat dan perusahaan listrik memilih istilah blackout untuk menggambarkannya.
Di New York, Consolidated Edison Co bergerak cepat setelah listrik padam selama dua hari. Tidak ada unjuk rasa besar maupun class action. Begitu pasokan listrik pulih, Wali Kota New York Michael Bloomberg langsung menyampaikan permintaan maaf kepada warga. Langkah itu dinilai sebagai bentuk tanggung jawab publik yang jarang terlihat di Indonesia.
Dalam konteks Indonesia, reaksi seperti itu nyaris sulit dibayangkan. Urusan listrik padam, pembangkit terganggu, gardu induk meledak, atau elevasi air waduk turun kerap dianggap sepenuhnya sebagai urusan PLN. Padahal, listrik merupakan infrastruktur dasar yang semestinya menjadi perhatian bersama dalam pembangunan.
Sebagai korporasi vital, PLN dituntut tidak hanya menyelesaikan gangguan teknis, tetapi juga membangun hubungan yang baik dengan publik. Pengalaman New York menunjukkan bahwa penanganan krisis listrik tidak cukup hanya mengandalkan perbaikan jaringan. Komunikasi yang tepat dengan masyarakat ikut menentukan bagaimana sebuah perusahaan dinilai.
Bloomberg, yang tidak memiliki hubungan bisnis maupun struktural dengan Consolidated Edison Co, justru bersedia meminta maaf kepada warga. Sikap itu menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah kota, perusahaan listrik, dan publik. Para teknisi memperbaiki kerusakan di lapangan, sementara tim hubungan masyarakat menjaga komunikasi agar warga memahami bahwa pemadaman bukan hanya persoalan satu pihak.
Bagi PLN, persoalannya serupa dengan sejumlah perusahaan listrik lain di dunia. Gangguan teknis, keterbatasan finansial, dan ketidaksabaran pelanggan merupakan risiko yang lazim. Tantangannya kini adalah bagaimana perusahaan listrik mampu melewatinya tanpa kehilangan kepercayaan publik.
Di era ketika listrik bukan lagi sekadar infrastruktur, masyarakat hanya menginginkan pasokan yang andal. Mereka tidak peduli apakah lampu padam karena fuse di gardu induk jatuh, beban puncak pembangkit melampaui kapasitas, atau turbin PLTU mengalami kerusakan. Yang penting bagi pelanggan adalah listrik kembali normal secepat mungkin.
Karena itu, istilah seperti pasokan yang berkelanjutan, keterjaminan pasokan, dan keandalan jaringan harus menjadi bahasa yang menyentuh kebutuhan publik. Begitu pasokan terganggu, bahkan hanya beberapa detik, kemarahan pelanggan biasanya langsung tertuju kepada PLN.
Pengalaman selama ini juga menunjukkan bahwa sebagian pejabat PLN masih cenderung defensif saat menghadapi kritik. Alih-alih memberi penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami, mereka kerap menyampaikan uraian teknis yang justru membuat publik semakin kesal.
Hal serupa juga mencuat saat blackout melanda Sumatra pada Jumat lalu. Publik membutuhkan kepastian kapan listrik kembali normal, tetapi yang muncul justru penjelasan teknis soal pembangkitan. Informasi seperti itu dinilai tidak menjawab kebutuhan utama masyarakat. Karena itu, PLN disebut memerlukan juru bicara yang andal dan pintu komunikasi yang lebih terbuka.
Situasi di kantor PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat di kawasan Sawahan, Padang, juga menjadi sorotan. Akses masuk ke kantor itu kini disebut seperti memasuki markas militer karena pengawasannya sangat ketat.
Padahal, pada era 1990-an, ruang humas PLN justru dikenal sebagai tempat diskusi yang akrab antara pejabat PLN dan wartawan. Saat itu, tamu bisa datang tanpa harus melalui pemeriksaan seketat sekarang.
Perubahan itu menimbulkan tanda tanya. Di kantor tersebut bahkan tidak ada pembangkit besar, kecuali genset cadangan. Namun, sikap tertutup justru semakin memperkuat kesan bahwa komunikasi publik masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai.
