Padang – Bank Indonesia meminta pemerintah daerah di Sumatera Barat memperkuat kewaspadaan terhadap potensi lonjakan inflasi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sejumlah faktor, mulai dari kenaikan konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga kemungkinan terganggunya pasokan pangan, dinilai bisa memicu tekanan harga jika tidak diantisipasi sejak awal.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram menyampaikan hal itu dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II yang digelar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor BI Sumbar, Padang, Selasa (12/5/2026).
Ia menegaskan, inflasi Sumatera Barat hingga April 2026 masih berada dalam kondisi terkendali dan sesuai target nasional 2,5 persen plus minus 1 persen. Capaian itu, kata dia, tidak lepas dari kerja sama berbagai pihak di daerah.
“Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya,” ujarnya, dikutip Sabtu (16/5/2026).
Meski kondisi inflasi masih aman, Bank Indonesia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak lengah. Menurut Ikram, ada sejumlah risiko yang dapat mendorong kenaikan harga dalam waktu dekat, terutama menjelang Idul Adha.
Salah satu yang menjadi perhatian ialah potensi turunnya produksi pangan di Pulau Jawa akibat dampak El Nino. Kondisi itu, jelasnya, dapat berimbas pada distribusi pasokan pangan ke daerah lain, termasuk Sumatera Barat.
“Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatera Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap,” katanya.
Selain faktor cuaca, meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat menjelang hari besar keagamaan juga diperkirakan ikut menambah tekanan terhadap harga bahan pangan dan kebutuhan pokok. Karena itu, BI menilai pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipatif dari sisi pasokan maupun permintaan.
Bank Indonesia juga menyoroti menguatnya daya beli masyarakat seiring naiknya pendapatan petani dan pekebun, terutama dari komoditas sawit dan gambir. Kondisi tersebut dinilai positif untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap berpotensi memicu inflasi bila tidak dibarengi kecukupan stok barang.
“Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama,” ujar Ikram.
Selain sektor pangan, BI meminta daerah memperkuat antisipasi di bidang distribusi energi serta mewaspadai risiko imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Di sisi lain, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menekankan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan stabilitas ekonomi daerah.
Ia menyebut sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta dunia usaha menjadi faktor penting agar pertumbuhan ekonomi Sumbar tetap bergerak positif.
“Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” katanya.
Pada kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Sumbar juga meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar atau Kendali Inflasi Aman dan Terjaga. Aplikasi ini dirancang untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dan distribusi antar daerah secara digital.
