Pagaruyung – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tengah berupaya mempercepat realisasi anggaran pembangunan. Wakil Bupati Ahmad Fadly menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengendalian.
Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan pembangunan triwulan II di aula kantor bupati, kemarin. “Rapat Monev dibutuhkan dalam percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan, terutama yang strategis,” ujarnya. Ia menambahkan, perhatian harus diberikan pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta pengendalian kegiatan agar penggunaan anggaran lebih efisien dan efektif.
Menanggapi laporan realisasi kemajuan fisik dan keuangan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Wakil Bupati mengungkapkan bahwa secara umum realisasi belanja masih di bawah target yang diharapkan. Ia meminta para kepala OPD untuk mencermati Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus (DAK) fisik. Tujuannya, agar target percepatan pelaksanaan kegiatan dapat disusun dengan tepat.
“Saya tidak mengharapkan terjadinya kegagalan dalam proses pencairan dana DAK ini yang disebabkan oleh kelalaian atau ketidakpahaman pengelola kegiatan terhadap aturan yang berlaku,” tegasnya. Ia mengingatkan agar capaian fisik dan keuangan segera direalisasikan sesuai target waktu yang telah ditentukan.
Pada tahun ini, Tanah Datar hanya memperoleh dana DAK penugasan yang terdiri dari tiga bidang yang dikelola oleh lima perangkat daerah. Terkait alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2025 yang telah diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Wakil Bupati mengingatkan agar belanja untuk kegiatan seremonial dan studi banding dibatasi. Ia juga meminta agar belanja yang bersifat pendukung dikurangi, dan alokasi anggaran belanja difokuskan pada target kinerja pelayanan publik.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Utri Satria Putra menjelaskan bahwa kegiatan Monev triwulan II bertujuan untuk mengukur sejauh mana hasil kegiatan yang telah dicapai oleh setiap OPD.
