Padang Aro – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan kini memperketat pengawasan proyek pembangunan di lapangan serta memvalidasi data bantuan sosial dan lahan pertanian secara nasional. Kebijakan ini diambil untuk memastikan sinkronisasi pembangunan yang merata dari tingkat jorong hingga kabupaten.
Sekretaris Daerah Solok Selatan, H. Syamsurizaldi, menegaskan pentingnya pemutakhiran data Luas Baku Sawah (LBS) sebagai landasan penyusunan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Ia menginstruksikan aparatur dari tingkat camat hingga jorong untuk segera merampungkan pendataan tersebut.
“Kepada camat, wali nagari, dan jorong agar mendukung penuh program ini,” ujar Syamsurizaldi saat memimpin rapat evaluasi di Padang Aro, Selasa (28/7/2026).
Langkah pembaruan data LBS ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Bupati Solok Selatan dan Gubernur Sumatera Barat. Pemerintah daerah menargetkan penggunaan 87 persen data LBS tahun 2024 guna menjaga eksistensi lahan pangan melalui sinkronisasi titik koordinat yang akurat.
Di samping sektor pertanian, pemerintah juga menyoroti pentingnya validasi data penerima bantuan sosial. Validasi ini dilakukan demi meminimalkan kesalahan sasaran, baik yang bersifat inclusion error maupun exclusion error.
Dalam rapat tersebut, Sekda memberikan apresiasi kepada tujuh nagari yang dinilai proaktif dalam menginput data kepesertaan BPJS Kesehatan. Nagari tersebut adalah Lubuk Gadang, Pasir Talang, Pasar Muara Labuh, Kapau Pauh Duo, Luak Kapau, Sungai Kunyit, dan Sukun Barat.
Terkait pelaksanaan proyek pembangunan, Syamsurizaldi memerintahkan pengawasan ketat terhadap seluruh proyek baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Ia meminta agar setiap kendala di lapangan dilaporkan secara tertulis guna mempercepat tindak lanjut pemerintah kabupaten.
Rapat evaluasi ini dihadiri langsung oleh perwakilan OPD, BPJS Kesehatan, BPS Solok Selatan, dan pendamping PKH. Sementara itu, seluruh camat dan wali nagari mengikuti jalannya rapat secara daring.
