Padang Pariaman – DPRD Sumatera Barat menggenjot kemandirian warga Nagari Ketaping dalam menghadapi ancaman bencana alam. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana.
Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Barat, Sitti Izzati Aziz, menegaskan bahwa masyarakat adalah garda terdepan saat musibah terjadi. Oleh karena itu, ia meminta warga membangun budaya sadar bencana mulai dari skala rumah tangga.
“Kita tidak pernah tahu kapan bencana datang. Karena itu, kesiapan masyarakat harus dibangun sebelum bencana terjadi, bukan setelah musibah datang,” ujar Sitti saat memberikan arahan di Pondok Lesehan Eby, Minggu (9/8/2026).
Sitti menjelaskan, pemahaman dasar seperti mengenali jalur evakuasi dan mengamankan dokumen penting sangat krusial. Menurutnya, pemerintah memang wajib menyiapkan sistem perlindungan, namun warga harus berpartisipasi aktif dalam sistem tersebut.
“Pemerintah memiliki kewajiban menyiapkan sistem dan memberikan perlindungan, tetapi masyarakat juga harus menjadi bagian dari sistem tersebut. Mulai dari mengenali lingkungan, mengetahui jalur evakuasi, menjaga komunikasi hingga saling membantu saat keadaan darurat,” tambahnya.
Pentingnya kesiapsiagaan di tingkat tapak juga diamini oleh Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Sumbar, Acil Erbara. Ia menilai kapasitas masyarakat yang mumpuni akan menentukan seberapa besar risiko dan kerugian yang timbul saat bencana melanda.
“Ketika bencana terjadi, masyarakat adalah yang pertama kali berada di lokasi. Karena itu, kapasitas dan pengetahuan masyarakat harus terus diperkuat,” ungkap Acil.
Wali Nagari Ketaping terpilih, Dasman, merespons positif langkah tersebut. Ia berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat agar tetap tenang dan sigap saat menghadapi situasi darurat.
“Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang benar tentang kebencanaan, sehingga ketika terjadi situasi darurat mereka tidak panik dan tahu harus berbuat apa,” kata Dasman.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Langkah kolaboratif ini menjadi kunci menciptakan nagari yang tangguh serta adaptif terhadap potensi bencana di Sumatera Barat.
