Padang – Komisi VI DPR RI menuntut PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk melakukan audit menyeluruh terhadap rantai distribusi BBM di Sumatera Barat. Langkah ini diambil menyusul keresahan publik terkait dugaan kontaminasi pada Pertalite yang beredar di lapangan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh mengatakan, pengujian laboratorium saja tidak cukup untuk menjawab kegelisahan masyarakat. Menurutnya, investigasi mendalam terhadap alur distribusi harus dilakukan sebagai bentuk evaluasi serius atas keluhan yang beredar.
“Pengujian laboratorium yang akurat tentu sangat kita dukung. Namun, penelusuran secara menyeluruh mengenai apa yang sebenarnya terjadi saat penyaluran sebelumnya harus tetap dilakukan,” ujar Rahmat, Senin (28/9/2026).
Rahmat juga meminta Pertamina memperketat pengawasan, mulai dari tahap penerimaan BBM hingga pengisian ke nosel SPBU. Hal ini dinilai krusial agar kualitas BBM bersubsidi tetap terjaga sesuai standar yang ditetapkan.
Di sisi lain, politisi tersebut memberikan apresiasi atas langkah responsif Pertamina yang telah terjun langsung ke enam SPBU di Kota Padang dan Kabupaten Agam. Pihaknya mendukung pelibatan pihak independen seperti Lemigas untuk memverifikasi kualitas BBM.
“Kita menghargai langkah responsif Pertamina yang langsung turun ke lapangan untuk melakukan kroscek. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian teknis kepada publik,” tambahnya.
Sebelumnya, pihak Pertamina menyatakan bahwa hasil sampling awal di sejumlah lokasi tidak menunjukkan adanya kandungan air. Nilai densitas BBM yang diuji juga diklaim telah memenuhi standar spesifikasi teknis.
Meski demikian, publik saat ini masih menantikan hasil uji laboratorium lanjutan yang lebih komprehensif. Transparansi data menjadi tuntutan utama demi menjamin hak serta perlindungan bagi konsumen di Sumatera Barat.
