Padang – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Barat mengeluarkan peringatan keras terhadap praktik ‘tumpang nama’ yang melibatkan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berizin.
Praktik ilegal ini memanfaatkan legalitas pihak yang memiliki izin untuk menaungi entitas tak berizin, dan dinilai mengancam kredibilitas industri perjalanan ibadah.
Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah Kemenhaj Sumbar, Muhammad Rifki, menyampaikan peringatan ini saat pembinaan di Padang, Minggu (27/9/2026).
Rifki menegaskan, penyelenggara yang memiliki izin memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk tidak bekerja sama dengan pihak yang tidak memenuhi kualifikasi legalitas.
“Jangan sampai penyelenggara yang sudah memiliki izin tergelincir karena menerima ‘tumpangan’ dari pihak yang tidak berizin. Ketika terjadi persoalan, bukan hanya pihak yang menumpang yang dipertaruhkan, tetapi juga nama baik dan izin penyelenggara,” ujar Rifki.
Rifki menekankan jemaah bukan sekadar komoditas bisnis, melainkan amanah yang harus dijaga.
Ia mendesak pelaku usaha untuk mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan kualitas manasik di atas keuntungan finansial.
Setiap penyelenggara wajib menjamin transparansi seluruh aspek perjalanan ibadah.
Hal ini mencakup keabsahan visa, jadwal keberangkatan, akomodasi, transportasi, hingga perlindungan asuransi yang harus terverifikasi ketat.
“Untuk umrah, pastikan semuanya jelas. Pastikan izinnya, jadwalnya, akomodasinya, transportasinya, dan visanya,” tegasnya.
Pemerintah berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran yang dilaporkan masyarakat.
Pengawasan intensif akan terus dilakukan untuk memastikan operasional haji dan umrah sesuai regulasi demi menjamin hak jemaah.
Kegiatan pembinaan ini turut dihadiri pelaku usaha industri perjalanan ibadah, termasuk Ajwa Tour Indonesia yang bermitra dengan PT Andalas Jaya Wisata.
