Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah memacu adopsi kecerdasan artifisial (AI) guna mempercepat transformasi ekonomi digital nasional yang ditargetkan mencapai 360 miliar dolar AS pada 2030. Fokus utama strategi ini menyasar efisiensi penyaluran bantuan sosial (bansos) serta akselerasi pertumbuhan sektor UMKM.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa teknologi AI harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar tren inovasi. Langkah konkret yang dilakukan adalah digitalisasi bansos yang saat ini telah mencapai tahap uji coba sukses di Kabupaten Banyuwangi.
“Jika program ini berjalan sesuai rencana, maka ini akan menjadi salah satu program digital inclusion terbesar di kawasan,” ujar Meutya dalam gelaran Indonesia Summit 2026 di Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).
Pemerintah menargetkan sistem digitalisasi bansos berbasis AI ini mampu menjangkau 18 juta keluarga penerima manfaat atau sekitar 50 juta individu di seluruh tanah air. Penggunaan AI diklaim mampu meningkatkan akurasi data serta mempercepat proses verifikasi dan pengambilan keputusan agar bantuan lebih tepat sasaran.
Selain sektor pelayanan publik, Meutya menekankan peran AI sebagai katalis bagi UMKM. Teknologi ini diharapkan mampu memberikan efisiensi operasional dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil hingga ke tingkat regional.
Meutya menegaskan bahwa seluruh capaian ekonomi digital harus dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat luas. Ia berharap transformasi digital ini dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan rakyat secara merata.
“Angka-angka pertumbuhan ekonomi digital harus tercermin dan berdampak bagi masyarakat. Teknologi harus menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat UMKM, dan memastikan transformasi digital memberikan manfaat nyata bagi seluruh Indonesia,” pungkasnya.
