Payakumbuh – Polemik tanah ulayat Pasar Syarikat di Nagari Koto Nan Ompek, Payakumbuh, kembali memanas. Pernyataan seorang tokoh masyarakat memicu reaksi keras dari berbagai elemen nagari.
Klaim sepihak terkait status tanah ulayat Pasar Syarikat oleh seorang Niniak Mamak bernama Zeki Oktariza Dt Paduko Sati Marajo memicu kemarahan tokoh masyarakat, Niniak Mamak, cendekiawan, dan Bundo Kanduang Nagari Koto Nan Ompek.
Dt. Simarajo Lelo, Sekretaris Tim Aset Nagari Koto Nan Ompek, mengaku kaget dengan klaim tersebut. Ia mempertanyakan dasar kesepakatan Ka Ompek Suku yang disebut-sebut telah menyetujui permasalahan tanah ulayat pasar syarikat.
“Dalam hal ini saja sudah ada kesalahan fatal dan semacam itikad tidak baik kalau memang hal ini terjadi,” tegas Dt. Simarajo Lelo.
Tuo Kampung pasukuan Simabua, Almaisyar Dt Bangso Rajo Nan Kuniang, juga menyatakan tidak pernah menerima informasi terkait kesepakatan Ka Ompek Suku.
“Sesuai adat yang berlaku di salingka Nagari Koto Nan Ompek, adalah keselarasan Bodi Chaniago yang mambusek dari bumi, bajanjang naiak, baturun tanggo. Artinya, sebelum sampai Ka Ompek Suku, semua persoalan nagari mesti melalui para Tuo Kampuang dahulu,” jelasnya.
Senada dengan itu, Tuo Kampuang pasukuan Piliang, Salman Dt. Mahudun, menegaskan bahwa permasalahan tanah ulayat telah diserahkan kepada tim aset untuk mengurus HPL ke kantor BPN.
Salah seorang Ka Ompek Suku, Datuak Rajo Mantiko Alam, juga membantah adanya kesepakatan penyerahan Hak Pakai kepada Pemko Payakumbuh.
“Artinya klaim sepihak dari Zeki Oktariza Datuak Paduko Tuan juga perlu dan patut dipertanyakan kembali keabsahannya. Jangan sampai dianggap sebagai pembohongan publik jilid kedua,” ujar Datuak Sati Nan Balopiah.
Konflik ini semakin meruncing sejak Pemko Payakumbuh melakukan pengukuran tanah dengan melibatkan BPN. Niniak Mamak Nagari sebelumnya telah mengajukan surat pemblokiran ke kantor BPN.
Dr. Anton Permana Dt Hitam, tokoh nasional sekaligus Niniak Mamak Koto Nan Ompek, mengingatkan agar para Niniak Mamak berhati-hati dalam masalah ini.
“Sudah terlihat dan dugaan upaya-upaya adu domba, serta pembohongan publik yang dilakukan oleh oknum Niniak Mamak dan oknum Pemko Payakumbuh, ini harus diwaspadai jangan sampai kita Niniak Mamak diadu domba,” kata Anton Permana.
Ia juga menyarankan agar Wali Kota Payakumbuh datang ke Balai Adat untuk bermusyawarah dan bermufakat secara transparan.
Teddy Datuak Mangkuto Dirajo menambahkan, gugatan dari satu anak kemenakan pun dapat membatalkan sertifikat Hak Pakai jika prosesnya tidak sesuai dengan hukum adat setempat.
Budayawan Yulfian Azrial menyarankan agar para pihak duduk bersama secara terbuka.
Pakar Hukum dari Universitas Muhammadiyah, Dr. Wendra Yunaldi, menilai Walikota kurang memahami kedudukan dan status tanah ulayat di Minangkabau yang dijamin oleh konstitusi.
Dt Asa Dirajo, Niniak Mamak senior, berencana mengadakan Rapat Akbar Nagari untuk membahas masalah ini secara terbuka.
