Jakarta – Pemerintah pusat resmi melarang pembangunan arena atau venue baru untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kebijakan ini diambil Presiden Prabowo Subianto guna menghentikan tren fasilitas olahraga yang mangkrak pasca-perhelatan besar.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan, arahan tersebut berdampak langsung pada potensi pengurangan jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Evaluasi menyeluruh kini tengah dilakukan agar penyelenggaraan PON ke depan lebih efisien dan tepat sasaran.
“Bapak Presiden tidak menginginkan adanya pembangunan venue baru. Realitanya, banyak sekali venue setelah PON tidak maksimal penggunaannya, bahkan mangkrak,” ujar Erick usai memimpin rapat koordinasi, di Jakarta.
Erick menambahkan, daftar cabang olahraga yang beredar saat ini bukanlah keputusan mutlak. Pihaknya akan menyesuaikan jumlah pertandingan dengan ketersediaan fasilitas yang sudah ada di daerah serta keselarasan dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).
“Sebenarnya sudah ada edaran, tapi itu bukan harga mati. Kami harus melihat realita apakah sesuai dengan DBON, apakah fasilitas tersedia di daerah, dan apakah anggarannya mencukupi,” jelasnya.
Meski akan menerapkan perampingan, pemerintah tetap memprioritaskan 21 cabang olahraga unggulan yang menjadi peta jalan menuju Olimpiade. Fokus utama pemerintah saat ini adalah mengejar efisiensi dan peningkatan prestasi atlet, bukan sekadar memperbanyak jumlah nomor pertandingan.
Sebagai tindak lanjut, Kemenpora akan segera berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Selain menata ulang cabang olahraga, pemerintah juga berencana memperketat aturan mutasi atlet antarprovinsi untuk meminimalisir praktik perpindahan atlet instan menjelang PON.
