Jakarta – Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, dipastikan menjadi lokasi ketiga pembangunan Sekolah Rakyat di provinsi tersebut. Kepastian ini menyusul pertemuan antara pemerintah daerah dan pusat yang membahas perluasan program pendidikan berasrama penuh itu.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, mengungkapkan bahwa penambahan lokasi ini merupakan hasil koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (12/11) lalu, melibatkan jajaran Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial dan Direktorat Jenderal Strategis Kementerian PUPR, serta Bupati Lima Puluh Kota dan Bupati Solok.
“Dari hasil koordinasi yang kita lakukan, Sumatera Barat mendapat tambahan satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat,” kata Vasko di Jakarta, Rabu (12/11/2025), menegaskan bahwa sebelumnya program ini hanya dialokasikan untuk Kabupaten Solok dan Dharmasraya.
Vasko menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan kementerian teknis dalam mempercepat realisasi program nasional. Ia menilai kehadiran kepala daerah dalam koordinasi bukan sekadar formalitas, melainkan wujud komitmen memperjuangkan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. “Daerah harus aktif, komunikatif, dan siap bergerak. Semakin cepat kita menyiapkan dukungan dan lahan, semakin cepat pula manfaat program ini dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Bupati Lima Puluh Kota, Safni, menyambut baik penetapan daerahnya sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Ia meyakini program ini akan membuka akses pendidikan yang lebih merata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. “Program ini sangat berarti bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera di Limapuluh Kota. Kami siap mendukung penuh agar pembangunan bisa segera dimulai,” tuturnya.
Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya yang terdata dalam desil 1-2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah berasrama penuh ini akan menanggung seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan asrama siswa dari jenjang SD hingga SMA. Setiap unit pembangunan diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar, meliputi sarana belajar, asrama, dan fasilitas pendukung lainnya.
