Medan – Sejumlah pakar kebijakan publik menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pembangunan daerah menyusul pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang mengklaim prestasi pembangunan di Kota Medan sebagai buah karyanya. Para pengamat menilai bahwa narasi personal dalam proyek strategis berpotensi mengaburkan esensi pelayanan publik yang seharusnya berorientasi pada kemanfaatan warga.
Polemik ini mencuat setelah Bobby secara terbuka menyatakan dirinya sebagai sosok di balik berbagai pembangunan yang dipamerkan dalam video profil Kota Medan pada acara APEKSI. “Kalau boleh sombong, Alhamdulillah saya yang bangun itu,” ujar Bobby di hadapan publik.
Klaim tersebut sontak memicu gelombang kritik dari masyarakat di media sosial. Warga mempertanyakan efektivitas sejumlah proyek strategis seperti revitalisasi Lapangan Merdeka dan Islamic Center yang dinilai belum rampung sepenuhnya atau belum memberikan dampak nyata bagi publik.
Pengamat kebijakan publik, Elfenda Ananda, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya diukur melalui narasi administratif atau seremoni. Menurutnya, tolok ukur yang sah adalah proyek yang selesai tepat waktu, berfungsi maksimal, dan bebas dari masalah hukum.
“Keberhasilan harus dibuktikan dengan proyek yang selesai tepat waktu, berfungsi sesuai tujuan, bebas dari persoalan hukum, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Elfenda.
Ia juga mengingatkan bahwa proyek strategis sering kali merupakan hasil kerja lintas periode. Oleh karena itu, pemerintah diminta mengedepankan transparansi dan keberlanjutan proyek dibandingkan terjebak dalam narasi pencitraan politik.
Pandangan serupa disampaikan Founder Ethics of Care, Dr. Farid Wajdi, yang menilai klaim tersebut mempertaruhkan integritas pemerintahan. Ia menegaskan bahwa pembangunan publik adalah kebutuhan warga, bukan ajang personalisasi prestasi individu.
“Anggaran telah terserap bukan berarti manfaat telah hadir. Pembangunan baru memperoleh legitimasi ketika masyarakat menikmati hasilnya, bukan ketika pejabat menceritakan prosesnya,” tegas Farid.
Farid menambahkan bahwa kritik publik di era digital merupakan instrumen pengawasan yang sehat terhadap penggunaan uang negara. Ia berharap pemerintah menjadikan masukan warga sebagai bahan evaluasi kinerja, bukan justru menganggapnya sebagai gangguan.
Para pakar pun sepakat bahwa legitimasi pembangunan akan tumbuh secara alami dari kepuasan masyarakat. Jabatan publik, menurut mereka, menuntut tanggung jawab atas hasil nyata, bukan sekadar klaim sepihak dari pemangku kebijakan.
