Perluas Program, Pesisir Selatan Tambah Lima Kampung Nelayan

oleh -7 Dilihat
kuota-kampung-nelayan-merah-putih-di-pessel-bertambah,-percepat-pembangunan-masyarakat-pesisir
Kuota Kampung Nelayan Merah Putih di Pessel Bertambah, Percepat Pembangunan Masyarakat Pesisir

Pesisir Selatan – Kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan diproyeksikan meningkat seiring dengan penambahan kuota Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2026. Pemerintah daerah kini sukses mengamankan lima lokasi program, naik dari sebelumnya yang hanya tiga titik.

Kepastian penambahan jatah lokasi ini didapat usai Pemkab Pesisir Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan di Jakarta, 2-3 Juli 2026. Delegasi daerah yang hadir meliputi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hadi Susilo, serta Kepala Dinas Perikanan dan Pangan, Andi Syafinal.

Adapun lima nagari yang terpilih sebagai sasaran program adalah Nagari Sungai Pinang dan Nagari Ampang Pulai di Kecamatan Koto XI Tarusan. Selain itu, program juga mencakup Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie di Kecamatan Batang Kapas, Nagari Pulau Rajo Inderapura di Kecamatan Airpura, serta Nagari Air Haji Barat di Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Hadi Susilo menyebut keterlibatan daerah dalam program ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan. “Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung swasembada pangan nasional,” tutur Hadi.

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, menilai penambahan kuota ini sebagai momentum emas bagi daerah. Ia optimistis perluasan jangkauan program akan mempercepat pembangunan kawasan pesisir sekaligus mendongkrak ekonomi nelayan.

“Penambahan kuota ini merupakan peluang besar untuk mempercepat pembangunan kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan,” ungkap Hendrajoni.

Guna memastikan keberhasilan program, Hendrajoni menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan di lapangan agar tepat sasaran. Ia menjamin seluruh proses akan berjalan transparan demi menciptakan dampak nyata bagi warga.

“Pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan program berlangsung efektif serta mampu mendorong peningkatan daya saing sektor perikanan,” pungkasnya.