Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang bergerak cepat menanggapi isu kelumpuhan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Panjang.
Wali Kota Hendri Arnis dan Wakil Wali Kota Allex Saputra melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD pada Jumat (16/5/2025) siang guna memastikan pelayanan tetap berjalan.
Sidak ini merupakan respons langsung atas pemberitaan di media online yang menimbulkan keresahan masyarakat.
Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdialog dengan direktur, dokter, perawat, dan staf RSUD untuk mengklarifikasi isu penutupan total layanan.
Direktur RSUD Padang Panjang, dr. Lismawati, Sp.PA, M.Biomed, menegaskan bahwa kabar kelumpuhan layanan tidak benar. Ia memastikan seluruh layanan, termasuk poli, IGD, dan apotek, beroperasi normal. “Saya pastikan tidak ada pelayanan yang lumpuh di RSUD. Semua layanan tetap berjalan normal dan kami komitmen melayani masyarakat,” tegas dr. Lismawati.
Wali Kota Hendri Arnis juga menjelaskan terkait penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN penerima tunjangan profesi guru dan ASN RSUD yang menerima jasa pelayanan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini mengacu pada sistem *single salary*. “ASN yang telah menerima Jasa Medis, sesuai regulasi, tidak lagi berhak menerima TPP dari Pemerintah Daerah,” jelas Hendri. Ia mendorong RSUD untuk mengatur skema insentif tambahan melalui pendapatan mandiri rumah sakit.
Wakil Wali Kota Allex Saputra menambahkan bahwa Pemerintah Kota akan terus memantau dan mengevaluasi situasi agar tidak ada informasi menyesatkan. Sekretaris Daerah Kota Sonny Budaya Putra, Anggota DPRD Mahdelmi, dan kepala OPD terkait turut mendampingi sidak tersebut.
