Payakumbuh – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna yang membahas jawaban Wali Kota Payakumbuh atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Gedung DPRD pada Kamis (13/11/2025).
Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Erlindawati, yang memimpin rapat tersebut, menekankan bahwa pembahasan APBD bukan hanya sekadar kegiatan formalitas. “Proses pembahasan APBD bukan sekadar kegiatan formal, tetapi kesempatan untuk memperkuat kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Rida Ananda, yang mewakili Wali Kota Payakumbuh. Dalam forum tersebut, DPRD mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh dalam menanggapi berbagai isu yang diangkat, termasuk penertiban jam operasional kafe, pelaksanaan Car Free Day (CFD), penanganan parkir liar, serta rencana digitalisasi sistem retribusi pasar melalui Sistem Informasi Manajemen Pasar (SIM Pasar).
Erlindawati menyatakan bahwa DPRD mencatat komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola yang transparan dan menekan potensi kebocoran pendapatan daerah. “Kami mencatat adanya komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola yang transparan dan menekan potensi kebocoran pendapatan daerah. DPRD tentu akan mengawal pelaksanaannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain itu, DPRD juga memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian sengketa lahan objek wisata Ngalau Indah, percepatan pembangunan kembali Pasar Payakumbuh yang terbakar, serta peningkatan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga.
DPRD menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, Erlindawati mengingatkan bahwa seluruh kebijakan tersebut harus diiringi dengan pengawasan yang kuat agar tidak hanya berhenti pada tataran perencanaan.
“Jawaban pemerintah menjadi acuan bagi kami untuk menilai sejauh mana masukan fraksi-fraksi diakomodasi dalam kebijakan anggaran. Ini adalah bentuk transparansi dan tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif,” ungkap Erlindawati.
Ia juga menambahkan bahwa hubungan yang konstruktif antara DPRD dan Pemko Payakumbuh perlu terus dijaga agar setiap kebijakan yang lahir dari pembahasan APBD dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. “Hubungan eksekutif dan legislatif harus berjalan seimbang dan saling melengkapi. Kami ingin setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD membawa manfaat sebesar-besarnya bagi warga Payakumbuh,” pungkasnya.
