Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diminta segera menyiapkan fokus anggaran penanganan pascabencana melalui APBD 2027, menyusul besarnya kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di daerah itu.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, menyampaikan dorongan itu dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Sumbar bersama BPBD, Bappeda, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Senin (11/5/2026).
Doni menegaskan, penanganan pascabencana di Sumbar tidak bisa hanya mengandalkan dukungan pemerintah pusat. Menurut dia, pemerintah provinsi juga perlu menyiapkan anggaran secara maksimal melalui APBD 2027.
“Kita tetap mendorong dukungan dari pusat. Namun pemerintah provinsi juga harus mengoptimalkan penganggaran melalui APBD 2027,” kata Doni.
Ia menyebut kebutuhan anggaran penanganan pascabencana di Sumbar diperkirakan mencapai Rp17,9 triliun. Dana itu diperlukan untuk memperbaiki jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan kota, jembatan, normalisasi sungai, hingga jaringan irigasi.
Doni menjelaskan, berbagai usulan penanganan infrastruktur datang dari pemerintah kabupaten dan kota, baik untuk kewenangan daerah maupun provinsi. Karena itu, ia meminta koordinasi dengan balai-balai teknis di Sumbar diperkuat.
“Kita ingin koordinasi ini lebih optimal. Sebab ada pekerjaan infrastruktur yang pembiayaannya dari pusat, tetapi daerah harus menyiapkan dokumen pendukung,” ujarnya.
Ia juga menilai pemerintah provinsi perlu lebih aktif mengoordinasikan program infrastruktur yang dibiayai melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). Langkah itu, kata Doni, penting agar penanganan pascabencana berjalan lebih efektif dan terarah.
Sejumlah usulan penanganan infrastruktur, lanjut dia, akan dimasukkan ke dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), terutama pada sektor jalan, sungai, dan irigasi.
“Program yang dibiayai melalui TKD harus terkoordinasi dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan jalan, sungai, dan irigasi,” katanya.
Selain itu, Doni meminta organisasi perangkat daerah terkait segera menyiapkan Detail Engineering Design (DED) untuk berbagai proyek infrastruktur daerah. Menurut dia, kesiapan dokumen teknis akan mempercepat masuknya bantuan dari pemerintah pusat.
Ia menambahkan, sektor yang paling terdampak bencana saat ini meliputi jalan, sungai, irigasi, dan lahan pertanian. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kita mendorong sinergitas seluruh sektor agar penanganan pascabencana di Sumbar berjalan maksimal,” tutup Doni.
