Bantah Isu Penyelewengan, SPBU Bungus Tegaskan Aturan Barcode BBM

oleh -50 Dilihat
tanpa-barcode-bbm-tak-mengalir,-manajemen-spbu-bungus-bantah-isu-penyelewengan
Tanpa Barcode BBM Tak Mengalir, Manajemen SPBU Bungus Bantah Isu Penyelewengan

Padang – PT Pertamina Patra Niaga memperketat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi melalui penerapan sistem digitalisasi di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Langkah ini dinilai efektif meminimalisir potensi penyimpangan di lapangan.

Manager SPBU 14.252.516 Bungus, Amri Rajanista, menjelaskan bahwa sistem digital saat ini membuat dispenser pump tidak dapat beroperasi tanpa barcode resmi. Barcode tersebut diterbitkan oleh dinas terkait bagi kelompok pengguna khusus, seperti nelayan, petani, dan pelaku usaha perdagangan.

“Dengan sistem ini, penyaluran BBM bersubsidi sudah berbasis data dan terkontrol. Tanpa barcode, pengisian tidak bisa dilakukan,” ujar Amri, Minggu (12/4/2026).

Selain pembatasan melalui barcode, pengawasan juga diperkuat dengan pemasangan CCTV yang terhubung langsung secara daring ke BPH Migas dan Pertamina. Sistem ini memungkinkan pemantauan aktivitas di SPBU secara real-time.

Seluruh stok BBM dalam tangki pendam pun telah terintegrasi secara digital dengan sistem Pertamina. Integrasi ini memastikan setiap pergerakan distribusi dan penjualan terpantau akurat, sehingga transaksi yang tidak wajar dapat terdeteksi dengan cepat.

Dari sisi internal, Amri menegaskan bahwa seluruh operator hingga manajer terikat kontrak kerja yang ketat. Pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran BBM bersubsidi akan berujung pada sanksi tegas, termasuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Tidak ada toleransi untuk pelanggaran berat. Semua sudah diatur dalam kontrak kerja,” tegasnya.

Menanggapi isu dugaan penjualan BBM yang tidak sesuai SOP di wilayah Bungus, Amri menilai tuduhan tersebut hanya bersifat opini pribadi tanpa didukung fakta yang kuat.

Ia memperingatkan bahwa penyebaran opini negatif tanpa dasar dapat berdampak serius. Menurutnya, jika tuduhan terus berkembang, para pemilik SPBU di Sumatera Barat berpotensi mengambil sikap bersama untuk tidak lagi menyalurkan BBM bersubsidi.

“Kalau terus dituduh tanpa bukti, ini bisa berdampak luas. Masyarakat justru bisa dirugikan,” pungkasnya.