Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyoroti pentingnya dialog dan penegakan hukum yang tegas menyusul insiden perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, pada Senin (28/7/2025), menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang berlangsung pada Minggu (27/7/2025) tersebut.
Nanda Satria menyatakan bahwa tindakan anarkis tersebut dapat merusak citra Kota Padang sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama.
“Kejadian ini sangat disayangkan dan mencederai semangat kebersamaan yang telah lama terjalin di tengah masyarakat kita,” ujarnya.
Menyikapi kejadian tersebut, Nanda menekankan perlunya tindakan tegas dari aparat penegak hukum terhadap pelaku perusakan.
“Kita minta aparat menindak tegas oknum-oknum yang melakukan tindakan anarkis ini, agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nanda mengungkapkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Ketua DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sumbar dan Wali Kota Padang, Fadly Amran, segera setelah insiden terjadi. Ia juga menekankan pentingnya mengedepankan dialog dalam menyelesaikan setiap permasalahan.
“Kalau ada perbedaan pandangan atau hal-hal yang dianggap tidak sesuai, bicarakanlah dengan baik. Jangan main hakim sendiri. Ini semata hanya persoalan komunikasi yang bisa diselesaikan tanpa kekerasan,” ungkapnya.
Nanda juga menyoroti pentingnya kajian hukum yang menyeluruh terkait dinamika yang terjadi.
Ia mengingatkan agar semua pihak tidak terburu-buru mengambil sikap tanpa informasi yang lengkap.
Menurutnya, agama yang diserang dalam peristiwa ini adalah agama yang sah dan diakui oleh negara, sehingga tindakan semena-mena tidak dapat dibenarkan.
“Semua pihak harus menahan diri. Mari kita jaga Kota Padang agar tetap aman dan damai. Jika ada perbedaan, bicarakanlah dengan baik. Jangan main hakim sendiri,” imbaunya.
“Ini bukan hanya soal tindakan hukum, tapi juga soal membangun kembali kepercayaan antarkelompok masyarakat. Kami sudah berkomunikasi untuk memastikan penanganan persoalan ini dilakukan dengan bijak dan adil,” sambungnya.
