Jayapura – Sekitar 50 peserta dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat sipil, organisasi berbasis masyarakat, akademisi, dan WWF-Indonesia mengikuti pelatihan intensif selama empat hari bertema Nature-based Solutions (NbS) for Climate Adaptation and Ecosystem-based Adaptation (EbA) di Hotel Horison Sentani, Jayapura, pada 1-4 Juni 2026.
Kegiatan ini digelar untuk memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan dalam merespons ancaman perubahan iklim yang kian nyata. Papua, yang memiliki bentang alam luas dan keanekaragaman hayati tinggi, juga termasuk wilayah yang rentan terdampak krisis iklim global.
Pelatihan tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta soal cuaca, iklim, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim. Pada saat yang sama, penyelenggara memperkenalkan pendekatan Nature-based Solutions dan Ecosystem-based Adaptation sebagai strategi untuk memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.
Head of Forest & Wildlife WWF-Indonesia Program Papua, Wika Rumbiak, menekankan pentingnya kolaborasi dan penguatan kapasitas dalam menghadapi krisis iklim di tingkat lapangan. Ia mengatakan pelatihan EbA ini penting untuk memperluas pemahaman pemangku kepentingan tentang perubahan iklim, pendekatan adaptasi berbasis ekosistem, serta peluang pendanaan iklim yang dapat mendukung penerapan EbA di berbagai level.
“Penguatan ilmu pengetahuan, pengalaman masyarakat, dan kearifan lokal sangat relevan untuk terus dipromosikan dalam pengembangan model-model EbA yang kontekstual, efektif, dan berkelanjutan,” ujar Wika.
Pelatihan ini juga menghadirkan narasumber dari jaringan global WWF untuk memberi pandangan lebih luas mengenai penerapan adaptasi berbasis ekosistem di berbagai negara. Shaun Martin dari WWF-US mengatakan kehadirannya dari Washington D.C. bertujuan membantu WWF-Indonesia dan para mitra mempelajari cara memanfaatkan alam untuk melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim, mulai dari badai, kenaikan permukaan laut, kekeringan, banjir, hingga tanah longsor.
Shaun menilai antusiasme peserta sangat tinggi. Ia optimistis pelatihan ini memberi dampak besar dan menghadirkan gagasan baru yang bisa dibawa pulang untuk mendukung komunitas dampingan di Papua.
Pandangan serupa disampaikan Henna Tanskanen dari WWF Finland. Ia menegaskan pentingnya menggabungkan kekuatan organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan akademisi dalam merespons dampak iklim, termasuk banjir pesisir yang mengancam mata pencaharian warga. Henna juga melihat potensi besar dari berbagai inisiatif lokal yang telah berjalan di Papua.
“Kolaborasi setelah pelatihan ini harus terus berlanjut untuk merancang proyek nyata dan menggalang sumber daya pendanaan yang lebih luas demi melindungi masyarakat dan alam sekitar,” kata Henna.
Selain memperkuat pemahaman konsep, pelatihan ini juga menargetkan peningkatan kapasitas praktis peserta dalam mengakses pendanaan iklim melalui penyusunan proposal yang berkualitas. Peserta dibekali perkembangan kebijakan perubahan iklim di tingkat global, nasional, dan daerah, serta mendapat pendampingan langsung untuk merancang proposal EbA yang sesuai dengan standar berbagai skema pendanaan iklim.
Fikri Al Mubarok, Pengendali Ekosistem Hutan dari BBKSDA Papua, menyebut pelatihan ini sangat membuka wawasan karena menghadirkan sumber informasi utama dari tingkat global. Ia mengatakan materi yang disampaikan mengubah pandangannya terkait kebijakan lingkungan dan aspek teknis pengajuan proposal donor.
“Pelatihan ini sangat luar biasa dan banyak membuka wawasan baru,” ujarnya. Meski begitu, ia berharap pendampingan tidak berhenti setelah kegiatan selesai. Menurut dia, peserta tetap membutuhkan peninjauan lanjutan saat mulai menyusun proyek nyata di lapangan.
Dari sisi masyarakat, Yohanes Yesnath dari Pokdarwis Kampung Nanggouw menilai pengetahuan yang diperoleh sangat berguna untuk mengelola lingkungan kampung dengan lebih baik. Ia juga berharap program edukasi seperti ini dapat diperluas dengan dukungan pemerintah daerah agar lebih banyak kelompok wisata dan masyarakat kampung ikut terlibat.
Sementara itu, Direktur Perkumpulan MNUKWAR Papua, Sena Aji, mengatakan konsep EbA relevan diterapkan di Tanah Papua karena bertumpu pada tiga pilar utama, yakni iklim, manusia, dan alam. Menurut dia, pendekatan itu dapat mengoptimalkan potensi daerah bagi kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan keanekaragaman hayati.
Melalui program ini, penyelenggara menargetkan peserta memiliki pemahaman yang lebih komprehensif soal cuaca, iklim, mitigasi, dan strategi adaptasi, serta mampu menerapkan konsep NbS dan EbA secara nyata. Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat keterampilan teknis peserta dalam menyusun proposal pendanaan iklim yang kompetitif, membangun sinergi kebijakan dari tingkat daerah hingga global, dan memperluas jejaring kolaborasi multipihak di Tanah Papua.
WWF-Indonesia dan para mitra meyakini penguatan kapasitas yang disertai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci membangun ketahanan iklim yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Wika Rumbiak juga menyampaikan apresiasi kepada WWF-US dan WWF Finland atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan, serta kepada seluruh peserta yang menunjukkan semangat belajar bersama untuk memperkuat aksi adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem di Tanah Papua.
