Padang Panjang – Pemerintah Kota (Pemkot) Padang Panjang kembali mencatat prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini sekaligus menempatkan Padang Panjang sebagai salah satu daerah dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terbaik di Sumatera Barat.
Dengan indeks tindak lanjut hasil pemeriksaan mencapai 86,02 persen, Padang Panjang menempati peringkat kedua terbaik di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Raihan tersebut mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra. Laporan itu diterima langsung oleh Wali Kota Hendri Arnis bersama Ketua DPRD Imbral dalam kegiatan resmi di Kantor BPK Sumatera Barat.
Acara penyerahan berlangsung pada Jumat (29/5/2026) dan dihadiri jajaran pemerintah daerah serta sejumlah pejabat terkait. Dalam kesempatan itu, BPK menyampaikan apresiasi atas konsistensi Pemkot Padang Panjang menjaga kualitas pengelolaan keuangan selama 10 tahun terakhir.
BPK menilai opini WTP diberikan karena laporan keuangan daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku secara nasional. Capaian ini juga dinilai menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
Selain itu, tingginya tingkat tindak lanjut rekomendasi BPK menunjukkan keseriusan Pemkot Padang Panjang dalam menindaklanjuti setiap catatan hasil pemeriksaan. Hal ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola keuangan daerah.
Wali Kota Hendri Arnis menyampaikan rasa syukur atas diraihnya WTP ke-10 tersebut. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, dan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Ini bukan hanya prestasi administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat,” kata Hendri. Ia menambahkan, seluruh rekomendasi BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari komitmen memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Hendri juga menyoroti pentingnya penyelesaian pengelolaan aset daerah agar tidak kembali menjadi temuan pada tahun-tahun berikutnya. Menurut dia, pembenahan aset menjadi bagian penting dari upaya menjaga kualitas pengelolaan keuangan secara menyeluruh.
Sementara itu, Kepala BPKD Kota Padang Panjang, Zia Ul Fikri, menyebut capaian ini menjadi dorongan bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. Ia menilai, keberhasilan mempertahankan WTP selama 10 tahun berturut-turut lahir dari kerja kolektif yang dilakukan secara disiplin dan profesional.
Zia menegaskan, setiap perangkat daerah memiliki peran penting dalam memastikan laporan keuangan disusun secara tepat, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Kota Padang Panjang berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan prestasi itu, Padang Panjang semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Sumatera Barat.
