Padang – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali mencatat prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat.
Capaian ini menjadi WTP ke-15 bagi Tanah Datar dan sekaligus menorehkan rekor 14 kali berturut-turut. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sumbar, Padang, Jumat (29/5/2026), dan diterima langsung oleh Bupati Eka Putra bersama Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, dari Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra.
Eka Putra menyampaikan rasa syukur atas konsistensi daerahnya dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel. Menurut dia, WTP bukan hanya predikat, tetapi juga bukti profesionalisme dalam mengelola anggaran negara.
“Alhamdulillah, ini adalah WTP ke-15 bagi Tanah Datar, dan 14 kali diraih secara beruntun. Selama masa kepemimpinan saya, ini merupakan kali keenam kami mempertahankan opini tersebut. Terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumbar atas bimbingan dan masukan konstruktif yang diberikan selama proses pemeriksaan,” ujar Eka Putra.
Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi dengan DPRD serta seluruh pemangku kepentingan agar tata kelola keuangan tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain mempertahankan opini WTP, Tanah Datar juga meraih capaian terbaik tindak lanjut rekomendasi BPK di Sumatera Barat. Daerah itu mencatat angka 86,83 persen, unggul atas Kota Padang Panjang yang berada di 86,02 persen dan Kota Payakumbuh dengan 83,47 persen.
Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, menyambut baik capaian tersebut. Ia mengatakan DPRD akan terus mengawal tindak lanjut rekomendasi BPK agar dapat diselesaikan tepat waktu dan akurat.
“Kami bangga dengan prestasi ini. DPRD akan terus bersinergi dengan Pemkab untuk memastikan setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti dengan tepat waktu dan akurat,” kata Anton.
Sudarminto Eko Putra mengapresiasi pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP. Ia menjelaskan pemeriksaan LKPD bertujuan memberi keyakinan memadai bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.
“Kami berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan ini dalam kurun waktu 60 hari ke depan,” ujar Sudarminto.
Dalam agenda penyerahan LHP itu, Eka Putra juga didampingi Sekda Abdurrahman Hadi, Inspektur Daerah Helfi Rahmi Harun, serta sejumlah kepala dinas dan pejabat terkait lainnya.
