Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari pembangunan daerah sekaligus penguatan identitas ABS-SBK. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan hal itu dalam rapat bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Istana Gubernur, Selasa (11/5/2026).
Rapat tersebut juga diikuti pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan secara virtual serta jajaran OPD Pemprov Sumbar, OJK, Bank Indonesia, Bank Nagari, BUMN, dan sejumlah instansi vertikal lainnya.
Mahyeldi menuturkan, penguatan ekonomi syariah di Sumbar berjalan melalui sejumlah kebijakan dan program strategis daerah. Salah satunya tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang RKPD, sekaligus penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (RAD-PKS).
“Penguatan ekonomi syariah menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah sekaligus penguatan identitas ABS-SBK di Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Sepanjang 2025, pemerintah daerah juga mendorong lahirnya ekosistem halal dan ekonomi syariah lewat berbagai inovasi. Salah satunya dengan menetapkan kawasan Halal Life Style di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai pusat pembelajaran ekonomi syariah dan pembinaan generasi muda.
Di kawasan itu, berbagai kegiatan keagamaan dan pembinaan karakter digelar secara rutin. Kegiatan tersebut antara lain Subuh Mubarok, itikaf, tajir dan qurban, ceramah mingguan, hingga program KLIK MEMO atau Klinik Konsultasi Motivasi Muda Berkarakter.
Pada sektor pariwisata, Sumbar juga mencatat perkembangan positif sebagai destinasi wisata halal nasional. Saat ini, Sumbar memiliki 566 desa wisata dan masuk tiga besar destinasi wisata halal terbaik di Indonesia.
“Peningkatan kunjungan wisatawan terus terjadi seiring penguatan wisata halal dan budaya di Sumatera Barat,” kata Mahyeldi.
Di sektor keuangan, tingkat inklusi keuangan syariah Sumbar pada 2025 mencapai 92,14 persen. Unit Usaha Syariah Bank Nagari juga tumbuh signifikan, baik dari sisi pembiayaan maupun Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan dukungan lima kantor cabang dan 123 layanan syariah lainnya.
Mahyeldi menambahkan, Pemprov Sumbar kini mempersiapkan penerbitan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Penerbitan sukuk ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemprov Sumbar terus memperluas literasi ekonomi syariah melalui berbagai forum internasional, seperti Seminar Wakaf Internasional dan World Islamic Entrepreneur Summit (WIES). Pemerintah daerah juga mengembangkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), Zona KHAS, serta digitalisasi transaksi berbasis QRIS Syariah di masjid dan UMKM.
“Kami ingin menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat industri halal terkemuka di wilayah Sumatera dan Indonesia bagian barat,” tegas Mahyeldi.
